BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menargetkan tidak ada lagi wilayah yang mengalami kekeringan pada 2027. Target tersebut akan dicapai dengan memperkuat infrastruktur air bersih, mulai dari pembangunan sumur hingga jaringan perpipaan di wilayah yang selama ini rawan kekurangan air.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan ketika musim kemarau tiba. Pemerintah mulai mengarahkan penanganan pada penyelesaian persoalan ketersediaan air dalam jangka panjang.
Menurutnya, sejumlah wilayah telah ditetapkan sebagai prioritas untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur air bersih. Upaya tersebut merupakan kelanjutan dari penanganan yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya.
“Kita harapkan di 2027 nanti sudah tidak ada lagi lokasi-lokasi kekeringan, termasuk di Karimunjawa,” kata Arwin saat ditemui di Kantor BPBD Kabupaten Jepara, Rabu (26/8/2026).
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Jepara mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp1 miliar melalui APBD 2026 untuk pembangunan sumur dan jaringan air bersih. Anggaran itu diperkuat dengan dukungan CSR dari sejumlah perusahaan.
Salah satu dukungan tersebut berasal dari Bank Jateng sebesar Rp300 juta yang dialokasikan untuk pembangunan jaringan air bersih. Selain Bank Jateng, program penanganan kekeringan juga mendapat dukungan dari BKK dan PT Telkom Indonesia.
“Program ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Jepara melalui APBD dengan sejumlah CSR perusahaan, seperti Bank Jateng, BKK, dan PT Telkom Indonesia,” ujar Arwin.
Baca juga : Klarifikasi Pemilik Lahan, Bupati Jepara Sebut Iklan Pulau Menjangan Kecil Dijual Rp500 Miliar Hoaks
Dukungan CSR Bank Jateng tahun ini akan diarahkan ke lima desa, yakni Desa Clering, Cepogo, Banjaran, Kepuk, dan Tunahan. Pembangunan jaringan air bersih di lima desa tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 1.760 kepala keluarga.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih setiap kali terjadi kekeringan. Penyediaan sumber dan jaringan air bersih juga dinilai menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan distribusi air menggunakan truk tangki.
Namun, Arwin menegaskan, penyelesaian persoalan kekeringan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha agar pembangunan infrastruktur air bersih dapat diperluas ke wilayah lain yang membutuhkan.
“Jadi, mari berkolaborasi bersama antara pemerintah dan dunia usaha agar masalah kekeringan ini dapat teratasi secara paripurna,” pungkasnya.
Editor: Kholistiono
