BETANEWS.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mulai memetakan arah pembangunan untuk tahun 2027. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menegaskan, bahwa fokus utama pembangunan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi aset daerah melalui digitalisasi.
Hal tersebut disampaikan Chandra dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2027 di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (4/2/2026). Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Salah satu poin yang ditekankan Chandra adalah percepatan infrastruktur digital di pusat-pusat keramaian guna memacu geliat ekonomi lokal.
Baca juga : Chandra Ngaku Tak Dilibatkan, Baru Tahu Soal Pengisian Perades Setelah Sudewo Kena OTT KPK
“Rancangan awal RKPD Tahun 2027 masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk Alun-Alun Kembang Joyo, saya sudah menginformasikan kepada Pak Kepala Dinas Kominfo untuk memasang Wifi di sana.Nanti tidak hanya Alun-Alun Kembang Joyo saja, Alun-Alun Pati juga, serta lokasi strategis UMKM agar masyarakat tertarik untuk datang ke sana,” ujar Chandra.
Langkah ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali kantong-kantong UMKM sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung dan bertransaksi.
Selain perencanaan jangka panjang, Chandra juga memaparkan perkembangan terkini terkait mitigasi bencana di wilayah Pati. Meski kondisi lapangan mulai membaik, ia meminta jajaran kecamatan dan masyarakat tetap waspada menghadapi puncak musim hujan.
“Alhamdulillah, saat ini sudah tidak ada warga yang mengungsi dan kondisi mulai surut. Namun, saya mengimbau masyarakat tetap waspada karena potensi hujan masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.
Baca juga : Chandra Ngaku Kontak Terakhir dengan Sudewo pada Minggu Sore
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, Muhtar, menjelaskan, bahwa forum ini merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Ia menyebut, forum ini sebag PPai jembatan untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat (top-down) dengan aspirasi riil dari masyarakat (bottom-up).
“Targetnya, RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang responsif, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun regional,” ungkapnya.
Editor : Suwoko
