BETANEWS.ID, KUDUS – Tak banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus yang saat ini profit dan menyumbang pendapatan ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus mendorong agar BUMDes di masing-masing daerah semakin meningkat dalam hal kemandirian desa.
Setidaknya hingga kini, baru sekitar 30-40 persen BUMDes yang mampu menyumbang laba bersih ke PADes, walaupun jumlahnya tak seberapa. Meski begitu, hal itu sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Siswa Kenyang Makan Bergizi Gratis dan Bisa Nabung Rp5 Ribu Per Hari
Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana menyampaikan, sebagai contoh BUMDes yang saat ini sudah menyumbang PADes adalah BUMDes Tunggak Jati Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Menurutnya, di sana ada banyak usaha yang dikembangkan, sehingga bisa berkontribusi terhadap PADes.
“BUMDes Tunggak Jati ini menjadi salah satu contoh pengembangan usaha yang bagus. Apalagi pendapatan yang dialokasikan ke PADes Japan di tahun ini sebesar 45 persen, tentu ini sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ia mengatakan, ada berbagai jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Tunggak Jati, di antaranya meliputi, pelayanan jasa, internet, dan ketahanan pangan (Ketapang) berbasis peternakan kambing.
“Kita dorong agar hasilnya tidak hanya dinikmati masyarakat, tapi juga masuk ke PADes. Kalau ke PADes bisa sampai 45 persen, dengan total penyertaan modal sejak 2021, ini akan lebih berdaya guna bagi masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya juga mendorong, agar Desa Japan yang memiliki potensi kopi setidaknya bisa dikembangkan. Sebab dengan adanya multi usaha yang dikelola, maka akan semakin banyak pendapatan yang dihasilkan.
“Selama ini kopi dari Japan diambil oleh kabupaten atau kota lain. Harapannya, dengan adanya PIRT dan perizinan HAKI, akan muncul produk asli dari Desa Japan yang bisa meningkatkan UMKM di desa,” ujarnya.
Famny menyebut, bahwa BUMDes yang mendapati kendala di lapangan bisa dia bantu. Sebagai contoh, kendala soal perizinan PIRT maupun Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk-produk UMKM, yang kemungkinan mengalami kesulitan.
“BUMDes bisa difasilitasi masalah perizinan untuk produk UMKM. Ini menjadi PR bagi kami untuk dikoordinasikan dengan Komisi A, baik untuk produk UMKM, HAKI, maupun kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Famny, sekitar 30–40 persen BUMDes di Kudus sudah memberikan kontribusi terhadap PADes. Meskipun nilainya masih bervariasi tergantung pada besar penyertaan modal dan jenis usaha yang dikelola.
“Teman-teman BUMDes harus punya praktik baik. Salah satunya seperti di BUMDes Japan dan Wonosoco yang sudah berjalan dan mampu profit hingga bisa menyumbang ke PADes,” sebutnya.
Baca Juga: Djarum Foundation Berkomitmen Jadikan Kudus Sebagai Destinasi Sport Tourism
Direktur BUMDes Tunggak Jati, Ahmad Khakim Sulistyono mengaku, hasil pengelolaan BUMDes sudah menyumbang PADes. Menurutnya di tahun lalu, mampu menyumbang Rp6 juta ke PADes.
“Untuk tahun ini, sesuai dengan musyawarah desa (musdes) 45 persen dari laba bersih BUMDes akan dialokasikan ke BUMDes. Karena musdes sebelumnya, hanya 14 persen yang disumbangkan ke PADes. Jadi memang ini komitmen kami bersama untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (adv)
Editor: Haikal Rosyada
