BETANEWS.ID, PATI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pati dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muria Raya mengutuk keras adanya aksi premanisme terhadap wartawan saat peliputan.
Pernyataan itu menyusul adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh sejumlah wartawan saat melakukan peliputan Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo di gedung DPRD Pati pada Kamis (4/9/2025).
Baca Juga: Ketua Dewas RSUD Soewondo Ngaku Grogi saat Diperiksa Pansus Sendirian
Ketua PWI Pati Much Noor Effendi menyampaikan, bahwa kejadian tersebut membuat wartawan tidak bisa mendapatkan informasi melalui wawancara. Ia mengatakan aksi kekerasan ala preman tersebut sangat disayangkan.
Karena itu, PWI Kabupaten Pati menyatakan sikapnya. Yakni, pertama, PWI Pati mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oknum pengawal Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Soewondo Torang Manurung terhadap sejumlah wartawan yang tengah melakukan peliputan di DPRD Pati.
”Kedua, Praktik kekerasan atas nama dan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan secara hukum,” ujarnya.
Ketiga, aksi oknum pengiring Ketua Dewas RSUD Soewondo Torang Manurung mencederai kemerdekaan pers. Mengingat, Undang-Undang (UU) RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatur, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
”Empat, kekerasan yang menyebabkan wartawan sebagai bagian dari pers terhambat dan terhalangi dalam mendapatkan haknya berupa mencari, dan memeroleh informasi merupakan perbuatan pidana. Ketentuan itu diatur tegas dalam UU RI Nomor 40 tahun 1999,” ucapnya.
Kemudian, PWI Pati bersama organisasi profesi wartawan lain, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muria Raya meminta pelaku kekerasan terhadap wartawan di DPRD Pati untuk meminta maaf secara terbuka. Permintaan maaf dilakukan bersama Ketua Dewas RSUD Soewondo, karena pelaku merupakan pengiringnya saat di DPRD Pati.
”Enam, PWI Pati dan IJTI Muria Raya akan menempuh jalur hukum atas kejadian tersebut,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris IJTI Muria Raya Udin Ali Nani. Ia mengutuk keras tindakan orang yang diduga pengawal pribadi Ketua Dewas tersebut.
”Jurnalis didorong hingga terjatuh oleh oknum diduga pengawal Dewas RSUD Soewondo Pati saat meliput siding pansus hak angket pemakzulan bupati digedung DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian itu merupakan kekerasan terhadap jurnalis. Ia pun menilai melakukan intimidasi, kekerasan atau menghalang-halangi kerja jurnalistik adalah tindakan pidana sebagaimana tertuang dalam UU Pers No 40 tahun 1999.
”Kejadian kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi di wilayah Muria Raya, tepatnya di Kabupaten Pati, saat kawan-kawan jurnalis sedang meliput rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati di gedung DPRD Pati,” tegasnya.
Untuk diketahui, aksi premanisme kepada wartawan saat melakukan peliputan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD terkait isu Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Saat itu, agenda Pansus, yakni meminta keterangan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo. Pansus memang tengah melakukan penyelidikan tentang sejumlah kebijakan yang diambil Bupati Pati Sudewo berikut jajaran pejabat di bawahnya di lingkungan RSUD Soewondo.
Di antaranya menyangkut pemutusan hubungan kerja 220 pegawai honorer dan mutasi pegawai. Di tengah rapat Pansus, Ketua Dewas RSUD Soewondo, Torang Manurung meninggalkan
ruangan.
Baca Juga: Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati Memanas saat Hadirkan Dewas RSUD Soewondo
Sontak sejumlah wartawan yang sedang meliput rapat mencoba melakukan wawancara kepada Torang Manurung tentang alasan meninggalkan forum rapat Pansus yang belum selesai. Sekaligus menggali informasi lain untuk menanggapi materi pembahasan Pansus Hak Angket DPRD Pati kali ini.
Namun, saat hendak keluar dari gedung DPRD, tepatnya di depan pintu lobi, sejumlah wartawan yang menyampaikan izin hendak wawancara kepada Torang Manurung justru ditarik secara keras oleh oknum pengiringnya. Hal ini membuat seorang wartawan sampai tersungkur ke lantai.
Editor: Haikal Rosyada
