BETANEWS.ID, JEPARA – Tim Manajemen Persijap Jepara sebelumnya mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara agar bisa mengelola Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Florentina Budi Kurniawati mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji permintaan kerjasama tersebut.
Baca Juga: Dikeluhkan Warga Airnya Tidak Mengalir Tetapi Masih Mendapat Tagihan, Ini Penjelasan PDAM Jepar
Sebagai tindaklanjut, ia mengatakan sebelumnya pihaknya sudah melakukan studi banding pengelolaan stadion oleh pihak ketiga ke Indomilk Arena Stadium yang dikelola oleh Manajemen Persita Tangerang dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang dikelola oleh Manajemen Persib Bandung.
“Sitem yang dipakai di Tangerang itu KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) selama 40 tahun, sedangkan yang di GBLA itu KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) selama 30 tahun,” katanya saat ditemui di Alun-Alun 1 Jepara, Jumat (8/8/2025).
Melihat dari hasil studi banding tersebut, ia mengatakan bahwa Pemkab Jepara saat ini masih mengkaji dan menghitung secara cermat terkait sistem kerjasama pengelolaan Stadion GBK Jepara dengan Manajemen Persijap.
Jika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang penggunaan aset daerah, menurutnya terdapat tiga mekanisme pengelolaan yang bisa dipilih. Yaitu sistem sewa, sistem pemanfaatan, dan bangun guna serah.
“Dari tiga itu ini masih kita kaji. Karena prosesnya agak lama, butuh kajian BPKP, Appricial dan melibatkan kementerian. Sebelum bupati atau sekda tanda tangan (kerjasama) itu juga harus ada LO dari kejaksaan, sehingga kita benar-benar butuh kehati-hatian,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Jepara Tindaklanjuti Permintaan Warga Karimunjawa Ubah Nama Jadi Kepulauan
Kemudian untuk Pertandingan Super League Musim 2025/2026, Pemkab Jepara masih menggunakan sistem sewa penggunaan Stadion GBK Jepara dengan Manajemen Persijap. Besarannya yaitu Rp20-30 juta per pertandingan.
“Selain itu, kita juga mendapat pendapatan lain dari pajak hiburan sebesar 10 persen dari jumlah tiket yang terjual,” katanya.
Editor: Haikal Rosyada
