BETANEWS.ID, PATI – Di tengah sorotan tajam dan gelombang protes masyarakat terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), Bupati Pati, Sudewo justru menyatakan bahwa pembayaran PBB saat ini berjalan lancar.
Sudewo menyampaikan, bahwa hingga saat ini, capaian pembayaran pajak sudah mencapai setengah dari total target.
Baca Juga: Ricuh Penyitaan Donasi untuk Aksi Demo, Bupati Sudewo Akhirnya Buka Suara dan Minta Maaf
”Pajak sudah berjalan bayarnya. Sudah 50 persen, tak ada masalah soal pembayaran pajak,” ujar Sudewo usai menghadiri penyaluran zakat Baznas di Hotel Safin Pati, Rabu (6/8/2025) kemarin.
Lebih lanjut, Sudewo menjelaskan, bahwa kebijakan kenaikan PBB bukan keputusan sembarangan. Ia menekankan bahwa aturan perundang-undangan justru mewajibkan adanya penyesuaian nilai pajak setiap tiga tahun sekali. Sementara di Pati, kata dia, sudah 14 tahun tidak mengalami perubahan.
”Sesuai UU setiap 3 tahun harus dinaikkan. Ini 14 tahun belum dinaikkan. Kalau kita hitung konsisten sejak itu, (kenaikan) lebih dari 1000 persen,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Sudewo pun meyakinkan bahwa kenaikan PBB bukan untuk membebani rakyat, melainkan untuk mendukung program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
”Jadi saya bijaksana kepada warga. Saya ndak niat rakyat menderita. Buktinya jalan saya bangun di mana-mana,” imbuhnya.
Bupati juga menyebut tengah merancang skema keringanan pajak bagi masyarakat yang merasa keberatan. Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk membebaskan kewajiban pajak bagi warga yang benar-benar tak mampu.
”Rencana seperti itu (ada keringanan). Tapi ini biar berjalan dulu nanti akhirnya tahu. Siapa yang berat membayar pajak, kita bebaskan,” kata Sudewo.
Baca Juga: Antisipasi Beras Oplosan, BRMP Lingtan Turun Langsung Sidak Pasar di Pati
Di sisi lain, situasi di lapangan sempat memanas. Sejak 1 Agustus lalu. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan penggalangan donasi non-uang sebagai bentuk dukungan terhadap aksi demonstrasi tolak kenaikan PBB yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang. Posko donasi yang menerima logistik seperti air mineral, mie instan, rokok, dan bahan makanan lainnya itu sempat didatangi aparat Satpol PP.
Kericuhan pun terjadi ketika petugas mencoba membubarkan posko dan menyita donasi. Aksi itu mendapat perlawanan dari massa. Bahkan, buntut dari insiden tersebut, markas Satpol PP sempat digeruduk warga. Tekanan publik pun akhirnya membuat mereka mengembalikan donasi yang telah disita.
Editor: Haikal Rosyada
