Masan menyampaikan, komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus terus dijaga, baik secara formal maupun informal, agar pelaksanaan program pembangunan bisa sesuai dengan harapan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan, Pemkab akan segera menindaklanjuti hasil pembahasan LKPJ dengan menggelar rapat pimpinan. Evaluasi akan difokuskan pada dampak kebijakan dan kinerja selama enam bulan kepemimpinannya.
“Ada rekomendasi dari teman-teman DPRD, nanti akan kita evaluasi. Apakah ada dampaknya atau tidak selama enam bulan ini. Setelah itu akan kita eksekusi, bisa berupa mutasi, penyegaran, dan sebagainya,” jelasnya.
Ia menyebut, pentingnya inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor, termasuk digitalisasi dan sistem lelang. Disiplin ASN juga menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja ke depan.
Baca juga: Dukung HKGS Rp1 Juta Sebulan, DPRD Kudus Kawal Program Terlaksana Hingga 5 Tahun
“Meski ada ASN yang izin, kalau memang ada kegiatan bisa diwakilkan. Yang penting pelayanan dan kegiatan harus tetap berjalan. Kita tidak boleh lambat, karena masyarakat menunggu aksi nyata,” tegasnya.
Saat disinggung terkait rendahnya serapan anggaran, Sam’ani mengaku hal itu menjadi pola lama yang terus berulang. Ke depan pihaknya berkomitmen untuk memberikan akses pelayanan nyata bagi masyarakat.
“Biasanya baru mulai bergerak di pertengahan tahun, padahal rinciannya sudah ada dari awal. Ini harus disikapi cepat. Jangan lama-lama, karena masyarakat butuh pelayanan nyata,” tuturnya.
Editor: Suwoko
