BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris janjikan akan memfasilitasi sebanyak 26.000 bagi pekerja rentan tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, selama ini pekerja rentan yang tidak mendapat jaminan kesehatan pekerja akan dijamin Pemerintah Kabupaten melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus. Rencana tersebut, kata Sam’ani, akan direalisasikan pada tahun ini.
Baca Juga: Terima Dua Aduan Penahanan Ijazah Karyawan di Kudus, Disnaker: ‘Itu Pelanggaran HAM’
“Untuk pekerja rentan, yang tidak diback up oleh pemberi kerja (perusahaan), rencana sekitar ada 26.000 orang pekerja rentan di Kudus akan kita bantu di tahun ini,” jelasnya, Kamis (1/5/2025).
Ia menjelaskan, pekerja rentan yang dimaksudkan adalah pekerja yang tak difasilitasi oleh perusahaan, seperti tukang ojek, becak, pedagang kaki lima (PKL) dan sebagainya. Hadirnya pemerintah sebagai bukti nyata untuk memfasilitasi pekerja rentan. Harapannya, mereka bisa lebih terjamin kesehatannya.
Pihaknya mengaku bahwa saat ini untuk anggaran tersebut telah disiapkan demi menjamin warga, khususnya yang ber-KTP Kudus. “sudah, sudah (siap),” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kudus juga menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi pekerja yang sudah pensiun. Program itu nantinya akan masuk program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Tentunya ditujukan bagi pekerja atau buruh baik yang masih aktif maupun sudah pensiun ber-KTP Kudus,” jelasnya.
Baca Juga: 35 Bumdes di Kudus Sudah Mampu Sumbang PADes
Di mana, iuran BPJS Kesehatan yang Sebelumnya ditanggung perusahaan tempat bekerja, setelah pensiun akan dicover oleh pemerintah melalui skema PBI. Sam’ani menegaskan, hal itu dia lakukan agar status keanggotaan BPJS Kesehatan pekerja yang sudah pensiun tetap aktif.
Sebagai informasi, capaian Universal Health Coverage (UHC) pada BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus saat ini sudah 99,01 persen. Sedangkan Universal Jamsostek (UCJ) pada BPJS Ketenagakerjaan Kudus baru mencapai 46 persen.
Editor: Haikal Rosyada
