BETANEWS.ID, JEPARA – Bupati Jepara, Witiarso Utomo menarget selama lima tahun periode kepemimpinannya mampu menyerap 100 ribu angkatan kerja. Sehingga setiap tahun sebanyak 20 ribu angkatan kerja mampu terserap sebagai upaya untuk mengatasi pengangguran dan memperkuat perekonomian daerah.
“Tugas kami adalah bagaimana membimbing warga kami supaya bisa bekerja, karena tantangan saya adalah menjanjikan 20.000 angkatan kerja per tahun, artinya nanti ada 100.000 angkatan kerja selama 5 tahun,” katanya pada Selasa (15/4/2025).
Baca Juga: Resmikan Wisata Baru, DPRD Jepara Komitmen Bangun Desa
Untuk mewujudkan hal tersebut ia menegaskan akan menolak upaya pendekatan anarkis dalam memperjuangkan hak pekerja. Sehingga menurutnya pemerintah akan hadir sebagai penyeimbang, agar kebijakan upah dan perekrutan bisa diterima secara adil oleh semua pihak.
“Kita tidak ingin ada jalur-jalur anarkis di Jepara. Pemerintah membuka ruang komunikasi karena kami ingin mendengarkan dan menjembatani aspirasi dua pihak—baik buruh maupun pengusaha,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Tanpa pekerja, roda industri tidak bisa berjalan. Sebaliknya, tanpa industri, tidak ada lapangan kerja sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran.
“Pemerintah hadir sebagai penyelenggara stabilitas. Kita ingin kesepakatan upah nanti adil dan legowo. Pengusaha tidak keberatan membayar, buruh pun puas dengan yang diterima,” ujarnya.
Kemudian terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Jepara, ia mengaku menerima sejumlah keluhan dari warga lokal yang ditolak bekerja di sejumlah perusahaan di Jepara.
Sehingga ia akan menelusuri lebih dalam, letak permasalahan seperti pada kemampuan atau skill pekerja yang belum sesuai kebutuhan industri, atau sistem perekrutan yang belum berpihak pada warga lokal.
“Kalau banyak warga lokal tidak diterima, kita harus evaluasi. Apakah skill-nya kurang? Atau proses rekrutmen belum berpihak ke masyarakat lokal? Di sinilah kami butuh masukan dari serikat buruh,” tambahnya.
Baca Juga: Program MBG di Jepara Kembali Berjalan, Sasar 9.375 Siswa di 44 Sekolah
Sehingga ia berencana akan menjadwalkan kunjungan ke sejumlah perusahaan dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, ia juga akan melibatkan sektor pendidikan agar kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan industri. Pemerintah akan mendorong kurikulum dan pelatihan vokasi di sekolah agar lebih relevan dengan dunia kerja.
“Kalau Jepara dinilai kurang kompeten, kita akan intervensi dari hulu—dari sekolah. Kita ingin lulusan kita jadi prioritas,” katanya.
Editor: Haikal Rosyada
