BETANEWS.ID, PATI – Bupati Pati, Sudewo kembali menguliti persoalan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo. Bukan hanya soal tenaga honorer yang dinilai berlebih, dirinya juga menyinggung fasilitas kesehatannya. Dirinya menyebut, banyak fasilitas tidak layak, sehingga mengakibatkan pelayanan tidak maksimal.
Sudewo mencontohkan, di rumah sakit milik pemerintah daerah itu, terdapat 10 ruang operasi. Dari jumlah tersebut hanya tiga ruang saja yang berfungsi.
“Bayangkan, Rumah Sakit Soewondo itu ada 10 ruang operasi. 7 ruang operasi off, dibiarkan rusak begitu saja karena tidak ada uang untuk perbaikan,” ujar Bupati Pati, Jumat (21/3/2025).
Baca juga: Sudewo Singgung Rekrutmen Honorer di RSUD Soewondo Dilakukan dengan Cara Salah
Kemudian, katanya, ruang tunggu pasien yang pengap, karena pendingin ruangan atau AC sengaja dimatikan. Alasannya efesiensi karena uangnya tidak ada. Kemudian, Sudewo juga menyinggung tempat parkir yang dinilainya berantakan, sebab tidak terpusat pada satu titik.
“Parkir tersebar ke mana mana, berantakan ke mana mana. Mau bangun ruang pakir saja tidak ada duitnya,” ucapnya.
Bukan hanya itu, bangunan gedung rawat inap yang menggunakan bangunan lama, padahal punya nilai sejarah tinggi. Hal itu katanya sangat disayangkan, karena dipakai untuk pelayanan publik.
“Bangun rawat inap gak ada duitnya, bangun gedung poliklinik tidak ada duitnya. Untuk pembenahan ini dan itu tidak ada duitnya. Manajemennya yang sangat tidak bagus, manajemennya sangat buruk, sistem keuangannya sangat tidak selaras yang berjalan di sana,” ungkapnya.
Baca juga: Bupati Pati Perintahkan Putus Kontrak Ratusan Honorer RSUD Soewondo
Padahal katanya, RSUD Soewondo tersebut merupakan rumah sakit tipe B. Di mana, rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan maupun rumah sakit rujukan dari daerah sekitar, yakni dari Blora, Jepara, Rembang, dan Kudus. Sehingga, dirinya sangat menyanyangkan kalau tata kelolanya yang sangat tidak sehat. Begitu pula dengan manajemennya yang dinilai buruk.
Untuk dengan penunjukan direktur yang baru, dirinya memerintahkan adanya pemangkasan jumlah pegawai non-ASN atau honorer, yang jumlahnya mencapai ratusan. Kondisi tenaga honorer yang jumlahnya berlebih tersebut, dinilai membebani keuangan RSUD Soewondo. Akibatnya, keuangan rumah sakit tidak sehat, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan atau pembenahan.
Editor: Ahmad Muhlisin
