BETANEWS.ID, JEPARA – Sebagai bentuk dukungan kepada program Bupati Jepara untuk memuluskan infrastruktur jalan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara sepakat 50 persen anggaran aspirasinya dipotong untuk perbaikan jalan.
Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, mengatakan, saat ini pihak DPRD sudah melakukan harmonisasi untuk menyinkronkan dan menyelaraskan program-program Bupati Jepara.
“Salah satu hal yang disinkronkan dan diharmoniskan oleh Pak Bupati kepada kami, di antaranya adalah 50 persen aspirasi di lembaga ini harus ke jalan kabupaten,” ungkapnya usai Rapat Paripurna Pidato Bupati Jepara di Ruang Sidang Paripurna, DPRD Kabupaten Jepara, Senin, (3/3/2025).
Baca juga: Wiwit Tambah Target Perbaikan Jalan Rusak Jadi 200 KM di 100 Hari Kerja
Total anggaran dari pemotongan 50 persen itu sebesar Rp57 miliar. Anggaran tersebut akan sepenuhnya difokuskan untuk perbaikan jalan Pada 2026. Sebab, Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo baru akan terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Jika hal tersebut terealisasi, ini akan menjadi sejarah dalam masa periode DPRD Kabupaten Jepara.
“Itu saya kira hal yang harmonis dan baru terjadi di periode ini, artinya untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini alhamdulillah, merupakan sejarah dan momentum di mana DPRD sepakat untuk 50 persen aspirasinya diperuntukkan bagi perbaikan dan pembangunan jalan,” tambahnya.
Kemudian untuk APBD Perubahan 2025, ia menjelaskan, nantinya juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Jepara.
Baca juga: Perizinan Belum Lengkap, Penerbangan ke Karimunjawa Batal Dibuka April
“(Anggaran) 2025 kita juga akan mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran itu agar fokus di infrastruktur jalan,” jelasnya.
Meskipun ia menyadari bahwa pemfokusan anggaran tersebut nantinya bisa berdampak terhadap bidang lainnya. Sebab, dalam pemfokusan anggaran ini tidak bisa mengcover semua bidang.
“(Anggaran di bidang lain) tentu akan terkoreksi, karena harus ada fokus salah satu. Kalau dibagi rata tentu akan berbeda. Tuntutan masyarakat saat ini terkait infrastruktur jalan, sehingga porsinya jauh lebih besar dibanding pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD. Tetapi yang bersumber dari DAK dan DAU akan menyesuaikan,” jelasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
