BETANEWS.ID, KUDUS – Hari pertama menjabat Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton langsung berhadapan dengan aksi demontrasi Indonesia Gelap di depan Kantor Bupati Kudus, Jumat (21/2/2025). Ratusan mahasiswa dari kampus UMK dan IAIN Kudus itu menyampaikan delapan tuntutan pada pemerintah pusat dan daerah.
Para mahasiswa melakukan aksi dengan membakar ban dan beberapa karangan bunga ucapan selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Samani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton. Selain itu, mereka juga melakukan orasi dan pembacaan puisi sindiran kepada pemerintah.
Saat menemui peserta aksi, Bellinda menandatangani kesepakatan dan berjanji untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dia juga tak mempermasalahkan ada demo di hari pertamanya masuk Pendapa Kudus. Menurutnya, aspirasi mahasiswa juga perlu didengarkan.
Baca juga: Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Geruduk DPRD Kudus
“Gak masalah. Pastinya kita terima aspirasi para teman-teman mahasiswa. Dan segera akan kami tindak lanjuti,” ujar Bellinda.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK), Abdullah In’am Maulana, mengatakan, delapan tuntutan itu meliputi menjadikan program pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Melaksanakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kemudian mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mendorong transparansi anggaran jalan antara sesuai kebijakan presiden dan mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan,” ujar In’am.
Menurutnya, tuntutan tersebut yang berkaitan dengan isu nasional. Sementara untuk isu lokal, ada tiga tuntutan, yaitu mengawasi pengelolaan sampah di TPA Tanjungrejo.
“Melakukan perbaikan infrastruktur secara maksimal, termasuk perbaikan dan penerangan jalan. Serta, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah,” bebernya.
Dia pun senang, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton mau menemui para mahasiswa yang melakukan aksi. Menurutnya, Bellinda mengajak audiensi untuk pengawalan tuntutan para mahasiswa.
Baca juga: HMI Kudus Nilai Efisiensi Anggaran Akan Berdampak pada Kenaikan UKT
“Kami ingin tuntutan kami bisa dilaksanakan. Terutama agar pemerintah mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengesahan RUU Perampasan Aset,” tandasnya.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Mustamir, mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah demi berhasilnya pelaksanaan program MBG ini juga berdampak pada mahasiswa IAIN Kudus. Sebab, IAIN Kudus ini di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
“Karena ada efisiensi tersebut, awalnya dana organisasi mahasiswa (Ormawa) terpotong 25 persen. Kemudian dari Ditjen Pendidikan Islam (Pendik) terbaru, dana Ormawa turun lagi karena terpotong 40 persen. Ini yang jadi keresahan bagi mahasiswa IAIN Kudus,” ujarnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
