BETANEWS.ID, KUDUS – Wakil BUpati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton optimis visi misinya bersama Bupati Kudus Sam’ani Intakoris tetap bisa terpenuhi di tengah efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Yang pasti, saya dan Pak Samani tetap optimis semua program yang sudah kita rencanakan dari awal, insyaAllah bisa terselesaikan,” ujar Bellinda di Pendapa Kudus, belum lama ini.
Selama Bupati Kudus menjalani retret, Bellinda akan melaksanakan tugas sebagai pengganti dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Kretek. Meski begitu, ia mengaku, segala keputusan akan dikoordinasikan dengan Bupati Kudus.
Baca juga: Andai Tak Ada Inpres, Pemkab Kudus Akan Tetap Rasionalisasi Anggaran di OPD
“Intinya karena saya di sini Wakil Bupati Kudus, jadi apa-apa tetap saya komunikasikan kepada Bapak Bupati Kudus dan yang jadi instruksi Pak bupati akan saya jalankan,” tegas Bellinda.
Sebagai informasi, Sam’ani dan Bellinda maju mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus dengan visi misi andalan, Honor Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) Rp1 juta per bulan, tunjangan ibu melahirkan, penggratisan token listrik bagi masjid dan musala.
Kemudian ada pemberian modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, dan program lain.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus saat ini sedang melakukan rasionalisasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut dilakukan, selain adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025, juga guna penyesuaian visi-misi program Bupati dan Wakil Bupati Kudus.
Baca juga: Anggaran Dinas PUPR Kudus Terkena Efisiensi Rp8,15 Miliar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti mengatakan, setiap ada peralihan pimpinan daerah memang selalu ada rasionalisasi anggaran di tiap OPD. Sebab kerja OPD adalah untuk menyukseskan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.
“Jadi tak ada visi-misi dinas tertentu, yang ada itu visi misi bupati dan wakil bupati Kudus,” ujar Revli.
Sementara Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengatakan, saat ini rasionalisasi anggaran dilakukan secara mandiri di masing-masing OPD.
Dia pun merinci alokasi anggaran yang terkena efisiensi, yaitu membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar atau FGD, dan pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Kemudian membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah timnya, serta mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak mempunyai out put yang terukur.
“Intinya memfokuskan alokasi anggaran pada kinerja pelayanan publik, serta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung. Baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian atau lembaga,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
