BETANEWS.ID, PATI – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pati nomor urut 2, Wahyu Indriyanto dan Suharyono, berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di seluruh instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Hal itu mereka sampaikan dalam forum Debat Publik Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Pati, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga: Tangis Budiyono di Debat Kedua Pilkada Pati 2024
Komitmen itu mereka sampaikan saat memberikan jawaban dalam sesi menjawab pertanyaan hasil undian.
Adapun pertanyaan dalam debat ini disusun oleh Tim Panelis yang terdiri atas Kuncoroadi Prasetyadji, Prof Lita Tyesta Addy Listya dan DR Turtiantoro.
Pertanyaan yang diajukan pada Paslon nomor 2 adalah tentang komitmen serta program yang mereka tawarkan untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam pemerintahan, khususnya dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
“Komitmen kami tentunya sebagai kepala daerah harus bisa memberi contoh. Kemudian kami juga memberi motivasi dan dorongan sehingga menjadi lebih baik. Kemudian kami juga akan menerapkan pakta integritas kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Pati dari unsur pimpinan maupun sampai dengan staf,” ujar Calon Bupati Pati, Wahyu Indriyanto.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan memaksimalkan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal.
Pihaknya bakal melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan ini.
“Kami juga akan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di setiap instansi yang ada di Kabupaten Pati,” ungkapnya.
Sementara, Calon Wakil Bupati Pati Suharyono menambahkan, terkait perilaku antikorupsi, memang sudah semestinya pemimpin menjadi teladan.
“Hal ini sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani,” ucap Mantan Sekda Pati ini.
Baca Juga: Debat Terakhir Pilkada Kudus Diwarnai Kericuhan Pendukung Kedua Paslon
Adapun terkait komitmen mewujudkan WBK, pihaknya mengatakan akan memulainya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
“Setelah itu baru ke OPD lain, termasuk kecamatan dan sebagainya. Insya Allah nanti ke depan korupsi di Kabupaten Pati tidak ada,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
