BETANEWS.ID, PATI – Keberadaan bendung karet atau bendung kembang kempis di Kecamatan Jakenan, Pati, hingga kini pengelolaannya belum jelas. Hal ini disebut-sebut berimbas terhadap lahan pertanian dan tambak yang mengalami kekeringan.
Sejumlah petani padi yang berada di bantaran Sungai Juwana mengalami kesulitan air untuk mengairi padi yang sudah ditanam beberapa pekan lalu. Bahkan, lahan terlihat retak-retak.
Sedangkan sebagian lahan tambak ikan juga mengering dan mengakibatkan petambak merugi karena benih ikan maupun udang sudah terlanjur ditabur.
Baca juga: Desa di Kawasan Aliran Sungai Juwana Diharapkan Buat Aturan Terkait Buang Sampah
Salah satu petani asal Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Sunhadi menyebut, lahan persawahan miliknya sudah sekitar sebulan mengering. Padi yang ia tanam pun terancam puso atau gagal panen.
“Banyak sawah yang terbengkalai karena menunggu giliran air yang sampai sekarang belum ada. Jadi ini bisa terancam gagal panen. Padahal ini baru usianya satu bulanan,” ujar Sunhadi, Jumat (1/11/2024).
Ia menyebut, setidaknya ada 40 hektare lebih lahan pertanian di Tondomulyo yang mengering. Jumlah tersebut belum termasuk desa di sepanjang Sungai Silugonggo lainnya.
Menurutnya, sulitnya air untuk pengairan ke sawah ini, karena air di Sungai Silugonggo turun ke Bendung Karet. Hal tersebut membuat anak sungai di sekitar Sungai Silugonggo tak ada airnya.
“Petani sangat mengharapkan air dari kali Juwana yang sekarang ada Bendung Karetnya, agar anak-anak sungai ada airnya. Karena beberapa hari kemarin dikempeskan dua kali. Padahal dibutuhkan air dari anak-anak sungai untuk mengairi sawah,” kata pria yang juga Ketua Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) ini.
Baca juga: Bendung Karet Dinilai Tak Bisa Atasi Banjir, Tapi Bisa Halau Air Payau ke Lahan Pertanian
Untuk itu, Sunhadi meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Sungai Silugonggo terkait pengelolaan Bendung Karet itu. Menurutnya, teknis pengelolaan bendungan tersebut harus jelas.
“Kemarin ada penggembesan, terus sawah kami seperti ini. Kekurangan air. Kami mengharapkan Balai Besar harus ada aturan atau SOP bagaimana teknis pengelolaan air. Itu harus jelas,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
