BETANEWS.ID, KUDUS – Pada hari pertama masuk sekolah di SMP 1 Bae, Pj Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie mengharapkan tidak adanya kekerasan dan bullying terhadap siswa. Sebab, sekolah merupakan tempat kegiatan belajar dan mengajar (KBM), serta pembentukan karakter disiplin anak.
“Saya berharap di MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) SMP 1 Bae ini tidak ada bullying, kekerasan di satuan pendidikan,” bebernya, Senin (22/7/2024).
Baca Juga: Dinas Kesehatan Kudus Kerja Keras Tangani Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak
Bahwa, kata dia, pembentukan sebuah karakter kedisplinan peserta didik itu wajib, tapi tidak dengan kekerasan dan perundungan. Ia menekankan agar proses MPLS yang berlangsung betul-betul berjalan dengan lancar.
“Bagi siswa bisa melaporkan, jika ada kekerasan, pertama melalui satgas, guru, dan kalau memang tidak ada tindak lanjut, bisa melalui akun media sosial saya pribadi, yang biasa saya gunakan sehari-hari,” ungkapnya.
Kepala SMP 1 Bae, Moh Akhsanul Khaq menuturkan, MPLS yang dilakukan di sekolahan negeri tersebut, di antaranya pengenalan sekolah secara langsung mulai kurikulum, tehnik pembelajaran, pengenalan fasilitas sekolah, dan pengenalan lingkungan sekolah.
“Siswa baru kelas tujuh ini berjumlah 253 siswa, dengan delapan rombel (rombongan belajar). Untuk total siswa ada 756 orang, terdiri 24 kelas mulai dari kelas tujuh hingga kelas sembilan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini telah memprogramkan sekolah ramah anak. Dimana program tersebut, sekolah sebagai pelaksana pendidikan yang ramah terhadap anak. Menurutnya, tidak dilihat dari golongan, latar belakang sosialnya.
Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus, Harjuna Widada menambahkan, tahun ini sekolah di Kudus ada beberapa yang kekurangan murid. Hal itu kemudian memunculkan stigma untuk repgruping atau penggabungan sekolah. Meski begitu, pihaknya saat ini masih berupaya untuk tidak langsung melakukan hal tersebut.
“Nah nanti kita adakan pemetaan untuk rencana kami nanti rembuk bareng untuk direpgruping. Yang muridnya kurang dari 60 siswa mulai dari kelas satu hingga kelas enam,” tuturnya.
Baca Juga: Angka Kematian Ibu dan Anak di Kudus 2023 Tinggi, Bagaimana 2024?
Sebab kata Harjuna, program repgruping tak semudah membalikan tangan. Lantaran harus berbenturan dengan masyarakat, dimana kebanyakan tak setuju dengan hal itu. Maka dari itu pihaknya berupaya untuk mendiskusikan terkait hal itu.
“Repgruping tidak semudah membalikkan tangan, menata guru juga sulit. Seperti yang kemarin, ada yang kurang dari 60 siswa, kepala desa meminta tidak repgruping dan menyodorkan bantuan untuk mencarikan murid. Tidak serta Merta langsung repgruping tapi berbenturan dengan masyarakat. Itu harus kita pikirkan,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
