31 C
Kudus
Minggu, Mei 19, 2024

Kerugian Kasus Bank Jepara Artha Capai Rp352,4 M

BETANEWS.ID, JEPARA – Kasus kredit bermasalah yang terjadi di PT BPR Bank Jepara Artha (BJA) memasuki babak baru setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggugat secara perdata kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Mursito, Kuasa Hukum Pemkab Jepara menjelaskan, gugatan tersebut dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada unsur kerugian negara dari kasus tersebut.

Baca Juga: Usai Ditetapkan KPU, Satu Caleg PDI-P Jepara Terpilih Mengundurkan Diri

Kerugian negara yang terjadi karena modal awal atau saham yang digunakan untuk mendirikan BJA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara, senilai Rp24 miliar.

Modal tersebut kemudian berkembang dan total kerugian yang dialami oleh BJA akibat kasus kredit macet atau bermasalah mencapai Rp352,4 miliar.

“Sehingga dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketika tejadi suatu permasalahan maka yang wajib bertanggung jawab adalah Dewan Komisaris serta Direktur,” katanya saat ditemui usai proses mediasi bersama dengan tim kuasa hukum dari tergugat di Pengadilan Negeri Jepara, Senin (6/5/2024).

Dari Pemkab Jepara kemudian menuntut agar Dewan Komisaris serta Direksi yang berjumlah lima orang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh BJA.

“Apabila para pihak (tergugat) mau mengembalikan secara tanggung renteng dari keuangan Jepara Artha berarti ya sudah, (karena) mediasi arahnya kesana, berarti kan selesai. Tapi kalau tidak ya tetap berlanjut sampai hukum acara perdata yaitu final di putusan pengadilan,” jelasnya.

Adapun lima tergugat yang dilaporkan yaitu Jhendik Handoko, Mantan Direktur Utama; Iwan Nur Susetyo, Mantan Direktur Kepatuhan; Jamaluddin Kamal, Direktur Bisnis dan Operasional; Mulyaji dan Agung Partono, Dewan Komisaris BJA.

Baca Juga: Bio Visa Calhaj Jepara Mulai Dikirim ke Kanwil Jateng

-Advertisement-

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dari OJK juga menemukan adanya mall prosedur dalam penyaluran kredit. Hal tersebut diketahui dari adanya temuan bahwa nilai nominal dari hak tanggungan atau agunan yang dijaminkan tidak sesuai dengan nilai kredit.

“Ada indikasi mall prosedur kredit sehingga OJK kemudian turun dan ditemukan adanya pelanggaran dalam pemberian kredit yang menyalahi ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI),” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
137,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER