BETANEWS.ID, KUDUS – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus kurang lebih 65 ribu atau setara 7,2 persen. Jumlah tersebut memang turun dari tahun sebelumnya, namun masih terbilang tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus H Masan mengatakan, pengentasan kemiskinan persoalannya justru di data. Makanya, Ia meminta pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus membuat data real angka kemiskinan.
“Oleh karena itu, kami meminta agar Pemkab Kudus bekerja sama dengan universitas untuk bagaimana bisa mengetahui secara real jumlah penduduk miskin di Kota Kretek,” ujar Masan kepada Betanews.id di Balai Budaya Bae, Kamis (16/11/2023).
Baca juga: Ketua DPRD Kudus Masan Dorong Dana Cukai Bisa untuk Perbaikan Infrastruktur hingga Desa
Menurutnya, jumlah kemiskinan di Kudus data dan real yang ada terjadi ketimpangan. Apabila jumlah penduduk miskin di Kudus masih puluhan ribu jiwa, nyatanya ada perusahaan yang kesusahan mencari tenaga kerja.
“Artinya di Kudus hampir tak ada pengangguran. Ketika banyak warga yang sudah bekerja, tentu angka kemiskinan rendah,” jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Masan pun meminta ketimpangan data bisa segera diselesaikan. Sebab, ketika hal tersebut belum beres, maka pengentasan kemiskinan hasilnya tidak bisa maksimal.
“Jadi mari bersama-sama hal tersebut dicari solusinya, agar program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemkab Kudus bisa tepat sasaran,” pintanya.
Baca juga: Masan Sebut Pengadaan Barjas Infrastruktur Melalui e-Katalog Lebih Fair dan Transparan
Dia mengatakan, sebenarnya program-program pengentasan kemskinan dari pemerintah sudah bagus, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH dan bantuan bedah rumah.
“Program-program pengentasan kemiskinan yang bagus ini harus tepat sasaran. Oleh karena itu, Pemkab harus punya data yang real. Sehingga pengentasan kemiskinan di Kudus bisa maksimal,” ungkapnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
