BETANEWS.ID, PATI – Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menerima audiensi dari perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Pati (KLP), Senin (6/11/2023). Dalam surat pemberitahuan dari KLP, salah satu tuntutan mereka adalah mendesak Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro untuk dicopot dari jabatannya.
Menanggapi adanya tuntutan tersebut, Ali mengatakan bahwa soal jabatan Pj Bupati merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
“Kalau mundur itu kan kewengan pusat. Nanti kinerjanya kan dievaluasi. Tidak hanya kinerja yang disampaikan itu. Tidak hanya reward, tapi juga punishment. Banyak mana, reward atau punishmentnya,” kata Ali.
Baca juga: Ketua DPRD Sebut Pj Bupati Kurang Sat set Tangani Bencana Kekeringan
Penilaian tersebut, kata Ali, di antaranya meliputi penanganan stunting, penanganan inflasi, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sejauh ini, koordinasi antara dirinya atau legislatif dengan Pj Bupati Pati baik-baik saja. Namun ia tidak memungkiri, ada beberapa persepsi yang tidak sama.
“Yang tidak sama ya persepsi, ta kita samakan, kita diskusikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia sampaikan, dalam audiensi tersebut, katanya sejumlah ormas juga menyampaikan adanya ketidakpuasan terkait penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Pati yang dinilai kurang sat set. Terkait dengan tuntutan ormas, khusus tentang penanganan bencana kekeringan, ia pun mengaku sepakat bahwa pemda dalam hal ini Pj Bupati Pati kurang sat set.
“Terkait dengan penanganan kekeringan ini, saya juga merasakan kalau pemda kurang sat set,” imbuhnya.
Ia berharap, soal bencana kekeringan tidak hanya ditangani secara sesaat saja, tapi harus dilakukan secara permanen.
Baca juga: Seluruh Fraksi di DPRD Pati Tolak Penyertaan Modal di BPD Jateng, Ini Alasannya
Ali menyebut, bahwa di Pati terdapat sumber mata air yang banyak. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, semestinya pemerintah daerah bisa memanfaatkannya untuk diolah dan disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kekeringan.
“Apalagi pemerintah pusat ini welcome loh, untuk masalah pengolahan air bersih. Saya kemarin juga baca kalau tahun depan pemerintah akan menggelontorkan anggaran untuk penanganan air bersih ini,” sebutnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
