BETANEWS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Penjabat Kepala Daerah di Indonesia mengendalikan inflasi dengan menyetabilkan harga kebutuhan pokok di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini untuk menghadapi situasi dan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja akibat ketidakpastian ekonomi global yang mengakibatkan kenaikan suku bunga sehingga terjadi inflasi.
“Pantau harga riil di pasar dengan turun ke lapangan, lakukan intervensi jika terjadi masalah,” pintanya saat mengumpulkan Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).
Selain inflasi, Jokowi juga meminta para Pj koordinasi intens dengan pihak terkait untuk mengatasi dampak El Nino, mulai dari kebakaran lahan hingga kekeringan ekstrem yang pasti berimbas pada penurunan produksi bahan pangan.
Baca juga: Dapat Kucuran Rp4,1 M untuk Bersolek, Jumlah Gudang KIHT Kudus Akan Bertambah
“Kekeringan mengakibatkan kebakaran dan penurunan produksi. Situasi ini harus diketahui dan menjadi perhatian,” ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden meminta pengalokasian anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Pihaknya juga menitipkan pesan untuk memberdayakan dan membeli produk dalam negeri, khususnya pelaku UMKM.
“Keluarkan bantuan sosial, contoh pasar murah seperti yang dilakukan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga. Saya juga titip, belilah produk lokal dalam negeri,” pesannya.
Poin selanjutnya dalam program prioritas pemerintah yang harus dilakukan seluruh kepala daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melakukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.
“Lakukan upaya-upaya nyata untuk memberikan dukungan penuh pada program prioritas pemerintah,” pintanya.
Terakhir, memasuki tahun politik, pihaknya meminta kepala daerah untuk dapat mendukung pada tugas KPU dan Bawaslu tanpa mengintervensi dengan memberikan anggaran yang cukup demi berjalannya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Serta, mengimbau para ASN untuk bersikap netral tanpa keberpihakan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif.
Baca juga: Berhasil Kelola Manajemen ASN, Pemkab Kudus Sabet BKN Award 2023
“Dukung penyelenggara demokrasi. Pastikan juga ASN netral dan tidak ada keberpihakan agar tetap terjaga kerukunan dan kondusifitas di lingkungan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Penjabat Bupati Kudus, Bergas C. Penanggungan, mengaku siap melaksanakan semua arahan dari Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan wilayah yang ia pimpin (Kabupaten Kudus).
“Segala macam arahan dari Pak Presiden tadi akan menjadi perhatian kami yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti. Kami siap melaksanakannya,” terangnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
