BETANEWS.ID, DEMAK – Jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diajukan dari bulan November menjadi September. Akan tetapi, berbarengan dengan informasi tersebut belum ada pembahasan mengenai pembentukan badan ad hoc.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Demak Ulin Nuha, mengatakan saat ini belum ada arahan mengenai pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada 2024. Sehingga belum bisa dipastikan nantinya akan double job atau tidak.
Baca Juga: Dipaksa Pindah Lokasi, PKL Pasar Bintoro Protes ke Bupati Demak
“Belum ada pembahasan, saat ini kita masih fokus di pemilu. Mungkin setelah Desember atau KPU sudah memunculkan tahapan pilkada itu nanti Bawaslu juga memberikan arahan,” katanya, Rabu (25/10/2023).
Meskipun begitu, badan ad hoc dinilai lebih efektif dan tidak banyak mengeluarkan banyak anggaran. Sehingga, hasil dari Pemilu 2024 panitia tinggal dievalusi mengenai kinerjanya.
“Jika tidak ada seleksi kan berarti ada penghematan anggaran. Akan lebih efektif jika ada perpanjangan langsung, jadi yang sudah ada tinggal dilanjutkan kembali dengan catatan harus ada evaluasi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pengawasan Pilkada juga dinilai optimal jika dalam Pemilu 2024 tidak ada putaran kedua. Mengingat waktu dan kondisi dalam pelaksanaannya yang sudah diatur dalam tahapan.
“Jika nanti ada Pilpres tahap dua, itu nanti effornya harus lebih karena ad hoc para panitia ini kan juga punya pekerjaan di luar panwascam, sehingga membagi waktunya ekstra lagi,” paparnya.
Baca Juga: Dentuman Diikuti Gempa 3.4 M Guncang Demak, Warga Deg-degan
Menurutnya, jika memungkinkan double job badan ad hoc tidak lantas mendapatkan honor ganda. Mengenai keputusan itu, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat.
“Kalau misalnya dua pasti ada petunjuk dari RI dan provinsi, jika belum ada arahan kita tidak berani memberi. Bawaslu kabupaten sendiri diberinya satu. Kayaknya yang ad hoc setelah Februari baru dikeluarkan dari APBD,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
