BETANEWS.ID, KUDUS – Rencana aksi protes dengan menggembok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 10 November 2026 mulai mendapat perhatian mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan tersebut menjadi bentuk keberatan terhadap sejumlah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai semakin membebani mitra.
Ketua Paguyuban Asosiasi SPPG Kudus, Wahyu Widodo, mengatakan rencana aksi tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan yang dihadapi mitra dalam menjalankan operasional dapur MBG. Sejumlah aturan baru dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama bagi dapur dengan jumlah penerima manfaat (PM) relatif sedikit.
“Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pengurangan jumlah relawan berdasarkan kuota penerima manfaat. Pengurangan tenaga kerja berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan, mulai dari proses pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat,” ujarnya belum lama ini.
Selain itu, lanjutnya, perubahan skema pembiayaan operasional juga menjadi keberatan mitra. Biaya sewa kendaraan yang sebelumnya menjadi bagian dari dukungan operasional kini disebut harus ditanggung sendiri oleh mitra.
“Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran, terutama bagi dapur yang baru beroperasi sekitar tiga hingga lima bulan dengan jumlah penerima manfaat masih terbatas,” bebernya.
Persoalan lain, kata dia, muncul pada perubahan mekanisme insentif operasional. Jika sebelumnya menggunakan perhitungan tarif harian, kini skema tersebut dihitung berdasarkan jumlah ompreng atau wadah makanan yang didistribusikan. Perubahan ini dinilai kurang menguntungkan bagi SPPG dengan jumlah penerima manfaat rendah.
“Kami juga menyoroti belum adanya kejelasan perjanjian kerja atau kontrak baru yang dinilai mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan mitra setelah berbagai perubahan kebijakan diterapkan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, rencana aksi menggembok dapur pada 10 November diharapkan menjadi momentum bagi BGN untuk membuka ruang dialog dengan para mitra. Mereka menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola manajemen, termasuk kebijakan operasional yang selama ini diterapkan.
“Semoga pimpinan BGN dapat mendengar langsung persoalan yang terjadi di lapangan dan mempertimbangkan kembali aturan yang dinilai memberatkan. Kami juga meminta adanya ruang audiensi dengan DPR maupun pihak terkait agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian,” harapnya.
Dia menuturkan, bagi mitra SPPG, keberlangsungan program MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan dapur pelaksana dalam menjalankan pelayanan setiap hari. Karena itu, evaluasi kebijakan dinilai diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi mitra di daerah.
Editor: Kholistiono
