BETANEWS.ID, KUDUS – Jumlah rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kudus bisa dibilang lumayan banyak, jumlahnya lebih dari 6 ribu unit. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berencana menggandeng lebih banyak perusahaan swasta untuk mengurangi jumlah RTLH di Kota Kretek.
Hal itu diungkap oleh Subkoordinator Pembinaan, Pengendalian, Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, Dyah Wendy kepada Betanews.id, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Baca Juga: Dibanding 5 Tahun Lalu, Jumlah RTLH di Kudus Makin Banyak, Bertambah 2 Ribuan
Perempuan yang akrab disapa Wendy tersebut mengatakan, saat ini sebenarnya sudah ada perusahaan swasta yang ikut berpartisipasi dalam penanganan RTLH di Kudus, yakni PT Djarum. Namun, pihaknya ingin agar perusahaan lain yang ada di Kudus juga turut serta dalam penanganan RTLH.
“PT Djarum malah sudah sejak tahun lalu memberikan bantuan renovasi untuk rumah tak layak huni di Kudus. Tahun lalu 10 rumah dan tahun ini ada 25 RTLH yang akan direnovasi,” ujarnya.
Selain PT Djarum, ungkap Wendy juga ada Badan Amil Zakat Nasional yang juga turut memberikan bantuan renovasi untuk RTLH di Kudus. Tapi, menurutnya, di Kabupaten Kudus itu terdapat perusahaan-perusahaan besar lain maupun perbankan yang juga bisa ikut berperan memberikan bantuan bedah rumah.
“Mungkin perusahaan-perusahaan itu nantinya bisa memberikan corporate social responsibility (CSR)nya berupa bantuan bedah rumah bagi warga miskin di Kudus. Sebab, masyarakat kurang mampu tentu kesulitan untuk membangun rumahnya yang tak layak,” bebernya.
Wendy mengatakan, pihak Dinas PKPLH akan segera mengundang dan berbicara dengan perusahaan-perusahaan swasta di Kudus terkait peran serta mereka dalam penanganan RTLH. Sehingga, pada tahun 2024 nanti perusahaan-perusahaan swasta itu sudah ikut peran serta memberikan bantuan bedah rumah.
“Rencana kami akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut menangani RTLH di Kudus mulai tahun 2024. Semoga bisa terlaksana dengan baik,” harapnya.
Baca Juga: Petani Desa Lambangan Kudus Beli Air untuk Siram Bawang Merah
Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah tiap tahun juga menganggarkan bantuan bedah rumah untuk RTLH di Kudus. Bantuan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Kudus, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN.
“Namun, jika hanya mengandalkan pemerintah saja penanganan RTLH di Kudus tentu akan lama berkurangnya. Pasalnya jumlahnya sangat banyak,” ungkapnya.
Editor: Haikal Rosyada
