BETANEWS.ID, PATI – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati diajari agar memiliki sikap antikorupsi. Penyuluh Anti-Korupsi dari KPK, Zainal Arifin, menyampaikan, langkah tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
”Upaya pemberantasan korupsi itu ada tiga, pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Sosialisasi ini untuk pendidikan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Karena mereka tahu akibatnya dan kerugiannya,” ujar Zainal yang juga bertugas di Inspektorat Daerah ini.
Pihaknya melakukan sosialisasi kepada anggota DPRD, lantaran sebelumnya belum ada kegiatan pendidikan anti korupsi yang menyasar kepada wakil rakyat Pati. Dalam hal ini, Zainal menjabarkan tentang bentuk-bentuk korupsi dan ancaman hukumannya.
Baca juga: Marak Judi Online, Anggota DPRD Pati Minta Polisi Ambil Langkah Tegas
”Yang disampaikan, pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi. Seperti suap, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi. Ada tujuh bentuk korupsi yang kita sampaikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, gratifikasi merupakan kasus korupsi yang paling banyak ditangani KPK. Bahkan, 90 persen kasus korupsi dari gratifikasi. Gratifikasi ini merupakan pemberian atau hadiah yang diberikan masyarakat kepada pejabat. Gratifikasi ini bisa uang, barang, cashback, dan sebagainya.
”Biasanya pejabatnya pasif. Agar dipermudah dalam perizinan, (maka) memberikan gratifikasi. Untuk hukumannya minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Untuk denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar,” ucapnya.
Baca juga: Tak Berizin dan Tak Layak, DPRD Pati Rekomendasikan Usaha Fillet Ikan di Banyutowo Ini Ditutup
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, ini merupakan satu langkah agar tidak terjerat dari tindak pidana korupsi.
”Kita lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kita kan wakil rakyat, yang kita pakai uang rakyat. Tentunya apa yang disampaikan tadi semua teman-teman mendapatkan manfaat,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
