BETANEWS.ID, DEMAK – DPRD Demak menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang hasil dividennya dinilai masih rendah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet, saat Rapat Paripurna ke-16 mengenai, persetujuan bersama Bupati Demak dan DPRD Demak, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Demak tahun 2022.
Baca Juga: Pemkab Demak Santuni 4.500 Yatim Piatu dan Bangun Musala di Tiga Sekolah
Slamet mengatakan, dividen BUMD pada tahun 2022 dinilai belum maksimal. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk kinerja tahun berikutnya.
“Yang jadi pembahasan teman-teman fraksi kan, itu terkait perkembangan saham, harusnya kita diberikan kewenangan agar BUMD ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan dividen yang jelas, ” katanya, di ruang Rapurna DPRD Demak, Kamis (27/7/2023).
Menurut Slamet, dividen yang terkumpul dari seluruh BUMD di Demak pada tahun 2022 sebanyak Rp 28 Miliar. Akan tetapi, jumlah itu masih dianggap kurang terutama pada salah satu perusahaan wirausaha.
“Harusnya PT Aneka Wirausaha harus mendapatkan perhatian yang baik sehingga uang modal tidak hanya ditaruh di deposito, tapi bagaimana dikeluarkan untuk bekerja, ” terangnya.
Baca Juga: Nasib Anak Tiga Desa di Demak Melawan Perubahan Iklim
Tidak hanya PT Anek Wirausaha, kinerja sejumlah perusahaan BUMD juga perlu dievaluasi kembali. Supaya kedepannya tidak merugikan pemkab Demak.
“Termasuk perusahaan AMDK harus ada kejelasannya, jangan terlantur-lantur terus sehingga akan merugikan kita,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
