BETANEWS.ID, WONOSOBO – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tahun ini mencairkan bantuan keuangan untuk desa sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah ini meningkat Rp1 miliar dari tahun sebelumnya yang senilai Rp1,6 triliun.
Ganjar mengingatkan kepada perangkat desa dan kepala desa agar melayani masyarakat dengan baik, sebab cukup banyak bantuan keuangan yang diberikan ke desa sehingga harus dikelola dan digunakan sebaik mungkin.
“Kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi,” tegasnya saat memberikan sambutan dalam Harlah ke-17 dan Pelantikan Pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Jangkau Para Wajib Pajak di Desa, Ganjar Luncurkan Samsat Budiman
Kekompakan juga dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai program percepatan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Menurut Ganjar, ada dua program yang hari ini harus diselesaikan bersama-sama; Pertama, penurunan angka kemiskinan ekstrem; Kedua, penurunan angka stunting.
“Dua ini kita kerjakan betul dan hari ini masih proses. Maka, teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting, karena mereka menjadi orang yang sangat tahu, juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya,” kata Ganjar.
Baca juga: Jadi Mentor Inspektorat se-Jateng, Ganjar Beri Penguatan Materi Antikorupsi
Gubernur dua periode itu menambahkan, perangkat dan kepala desa menjadi orang yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk mengelola di tempat masing-masing sehingga efektivitas penggunaan dana desanya bagus dan cara eksekusi anggaran juga bagus. Di beberapa desa anggaran yang digelontorkan itu dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja.
“Maka, kalau keluarga miskin bisa ikut bekerja, pendapatannya meningkat. Itu salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengurangi kemiskinan. Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, lalu dikelola semuanya, wah itu masyarakat wabil khusus yang miskin akan terentaskan,” katanya.
Editor: Ahmad Muhlisin
