BETANEWS.ID, KUDUS – Awan gelap menyelimuti Kabupaten Kudus, Kamis (2/3/2023). Hujan pun mengguyur sejak malam. Di bawah rintik hujan, dengan memakai jas hujan dan paying, puluhan orang yang merupakan peserta seleksi pengisian perangkat desa (Perades) yang merasa dirugikan melakukan demo di depan Pendapa Kudus.
Peserta seleksi Perades yang demo tersebut adalah yang ikut tes sistem Computer Assisted Test (CAT) diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran (Unpad). Beberapa spanduk tuntutan pun dibentangkan di pagar Pendapa Kudus. Antara lain, “Unpad wanprestasi”, “Kembalikan Kepercayaan Publik”, tuntutan tes ulang dan sebagainya.
Koordinator Aksi Muhammad Khoirul Umam mengatakan, demo dilakukan karena penyelenggaraan tes seleksi Perades yang dilaksanakan oleh Unpad tak sesuai regulasi Peraturan Bupati (Perbup) Kudus. Selain itu, pengumuman nilai tes juga berubah sampai tiga kali.
Baca juga: Unpad Akui Wanprestasi, Peserta Seleksi Pengisian Perades Minta Tes Ulang
“Karena tak sesuai regulasi, otomatis cacat hukum. Selain itu juga menimbulkan berbagai persoalan,” ujar pria yang akrab disapa Umam kepada Betanews.id, Kamis (2/3/2023).
Hal yang sama juga dikatakan oleh peserta lainnya, yakni Angga Kawiriyan. Dia menuturkan, para peserta tes seleksi Perades yang diselengarakan Unpad ini merasa dirugikan. Oleh karenanya, mereka melakukan aksi di depan Pendopo Kudus.
“Harapan kami bisa bertemu dengan Bupati Kudus. Agar bisa audensi dan melaporkan segala persoalan yang ada selama gelaran tes seleksi Perades yang dilaksanakan oleh Unpad,” ujar peserta seleksi Perades dari Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kudus tersebut.
Para peserta yang demo ini membawa lima tuntutan. Antara lain, meminta agar Bupati Kudus membatalkam hasil Computer Assisted Test (CAT) oleh Unpad. Sebab, tes CAT Unpad tak sesuai regulasi karena tak ada live nilai saat penyelanggaraan tes.
“Oleh karenanya, tuntutan kedua kami meminta untuk diadakan ujian ulang perangkat desa. Sebab, Unpad tidak profesional,” tandasnya.
Sebagaj tuntutan ke empat, Ia pun meminta agar Bupati Kudus harus bertindak tegas untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi selama proses pengisian perangkat desa. Yang kelima, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga diminta jangan hanya membisu dan seolah cuci tangan.
Baca juga: Tak Ada Realtime saat Tes CAT Seleksi Perades, LBH Ansor Kudus Sebut Mazhab Unpad Lucu
“Kami minta Bupati Kudus bertindak tegas dan Dinas PMD juga jangan membisu,” imbuhnya.
Disinggung apakah pihaknya sudah melakukan tuntutan resmi melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Angga mengaku akan berkoordinasi dengan LBH Ansor.
Terlihat, para pendemo pun mulai mencoba merangsek masuk ke dalam Pendapa Kudus. Namun, niat mereka dihadang oleh pihak kepolisian.
Editor: Kholistiono
