BETANEWS.ID, JEPARA – Gelaran pesta demokrasi dalam memilih para pemimpin negeri kian dekat. Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri terus mengingatkan kepada masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi dalam mensuskseskan Pemilu 2024.
Menurutnya, pemilu bukanlah sekedar ajang lima tahunan, tetapi sebagai sarana untuk memilih para pemimpin yang diharapkan bisa membawa arah kemajuan bagi bangsa. Masyarakat menjadi unsur penentu siapa bakal calon yang akan terpilih.
Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya pada saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, tetapi juga dapat menjadi salah satu bagian terselenggaranya pemilu, seperti ikut menjadi bagian dari peserta, penyelenggara, ataupun sebagai lembaga pengawas pemilu.
Baca juga: Pj Bupati Jepara Minta ASN Netral di Pemilu 2024, Jangan Sampai Dukung Kontestan Politik
“Yang paling penting masyarakat juga ikut mengawal terselenggaranya pemilu yang adil serta demokratis dan pada tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS,” Katanya usai menyampaikan materi dalam Seminar Pemilu Damai (Mengawal Pesta Demokrasi 2024, Mewujudkan Pemilu Damai di Jepara) yang diadakan oleh GP Ansor Jepara, di ruang UPTD BLK Jepara, Selasa (21/03/2023).
Selain itu, ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah belah karena adanya perbedaan pilihan politik ketika pemilu. Sebab menurutnya, perbedaan dalam pilihan politik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam gelaran pemilu, sehingga harus disikapi dengan wajar.
Ia bersama dengan tim dari KPU lainnya juga terus menggiatkan pemahaman kepada masyarakat agar menjadikan pemilu berintegritas sebagai sarana integrasi bangsa. Meskipun berbeda pilihan agar jangan sampai adanya pemilu membuat masyarakat menjadi terpecah belah.Â
“Masyarakat sekarang harus dewasa dalam berpolitik dalam artian perbedaan itu pasti terjadi, sehingga perbedaan dalam pemilu itu merupakan hal yang wajar,” katanya.
Baca juga: Diskominfo Jepara Gandeng Pegiat Medsos Tangkal Hoaks Terkait Pemilu 2024
Ia juga berharap kepada masyarakat untuk menekan adanya money politic dalam pelaksanaan pemilu. Sebab menurutnya, politik uang hanya akan memunculkan timbulnya para pemimpin yang berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangan.
Dengan menekan adanya money politic diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin yang memang dapat bekerja untuk membawa perubahan bagi bangsa.
“Money politic memang masih menjadi persoalan bersama. Siapapun yang terpilih dari money politic menyebabkan ongkos politiknya tinggi, sehingga berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangan,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
