31 C
Kudus
Minggu, Juli 21, 2024

DPRD Kudus Godok Ranperda yang Bebaskan Warga Miskin Bayar Pajak

BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus tengah mengupayakan warga miskin bebas dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aturan tersebut akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sedang digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) ll DPRD Kudus.

Ketua Pansus ll DPRD Kudus, Kholid Mawardi, mengatakan, selama ini kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sangat kontradiktif bagi warga miskin. Di satu sisi Pemkab memberikan bantuan bedah rumah, sembako, santunan, dan lainnya, tapi di sisi lain juga menarik pajak dari rumah warga miskin.

“Oleh karenanya kami mengupayakan agar warga miskin di Kabupaten Kudus digratiskan dari kewajiban membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Tujuannya agar warga miskin bisa terbantu dan tak dibebani pajak,” ujar Kholid saat ditemui di DPRD Kudus, Kamis (2/3/2023).

-Advertisement-

Baca juga: Dukuh Waringin dan Kauman Dapat Penghargaan Desa Paling Taat Pajak di Kudus

Selama ini, lanjut Kholid, PBB warga miskin yang bisa digratiskan adalah yang mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) maksimal Rp10 juta. Makanya, di Pansus ini pihaknya mengusulkan maksimalnya dinaikkan jadi Rp50 juta.

“Sekarang ini kan harga tanah di Kudus juga mulai tinggi. Makanya PBB warga miskin yang bisa digratiskan NJOP-nya juga kita minta dinaikkan. Biar kebijakan PBB gratis bisa menyentuh warga miskin. Jika masih maksimal Rp10 juta, mana ada sekarang tanah dan rumah yang harganya segitu,” beber anggota Fraksi Golkar tersebut.

Dia mengungkapkan, bahwa pembahasan gratis PBB bagi warga miskin di Pansus ll masih agak alot,  karena Pemkab Kudus mengusulkan PBB warga miskin yang bisa gratis itu yang mempunyai NJOP di bawah Rp30 juta.

Baca juga: Maksimalkan Pendapatan Pajak Daerah, Pemkab Kudus Manfaatkan Tapping Box

“Alasan dari Pemkab kemarin itu agar tak mempengaruhi PAD. Namun, kita minta untuk dikaji lagi dan dinaikan jadi Rp50 juta.

Menurutnya, program pebebasan warga miskin dari kewajiban membayar PBB tidak akan mempengaruhi PAD. Karena pihaknya juga mengusulkan objek pajak baru, yakni galian fiber optik dan tower lampu.

“Ketika ada penambahan objek baru pajak. Maka program gratis PBB bagi warga miskin  tak akan berpengaruh terhadap PAD,” tandas Kholid.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER