BETANEWS.ID, JEPARA – Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara berharap adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa jadi solusi penyaluran bantuan sosial yang sering tak tepat sasaran. Mengingat, pihaknya sering menemukan ketidaksesuaian data penerima batuan karena da tumpang tindih data.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermades Jepara, Muh Taufik, membeberkan, kasus yang sering ditemukan adalah orang yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sehingga namanya masih terdaftar dalam penerima bantuan. Ini bisa berdampak pada terhambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi syarat.
Tidak hanya berakibat pada daftar penerima bantuan, masyarakat yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan dan namanya tercantum dalam BPJS Kesehatan membuat pemerintah harus tetap membayar tunggakan kesehatan terhadap nama tersebut. Sehingga, dengan adanya Identitas Kependudukan Digital diharapkan dapat menjadi sulosi dari temuan kasus tersebut.
Baca juga: Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif Jadi Poin Penting Penanganan Stunting
“Kami di Dinsospermades itu sering menemukan temuan data-data yang tidak sesuai dari daftar penerima BLT atau bantuan dinsos yang lain. Salah satu penyebabnya karena orang yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan,” jelasnya dalam Rakor dan Sosialisai Pelayanan Adminduk Desa, di Pendopo Kartini, Senin (27/02/2023).
Makanya, Dinsospermades Jepara sangat mendukung adanya Administrasi Data Kependudukan (Adminduk) Desa berbasis digital. Sebab, data kependudukan yang akurat dari desa tidak hanya digunakan sebagai laporan, tetapi juga sebagai basis data yang digunakan untuk pembangunan, bantuan sosial seperti BLT, bantuan BBM, dan bantuan yang lain.
Baca juga: Selain Cuaca, PLTU Disebut Juga Jadi Faktor yang Pengaruhi Hasil Tangkapan Ikan
Ia menambahkan, data kependukan dari desa juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bagi desa. Ketika data kependudukan desa akurat, maka penyerapan dana desa juga dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
“Desa mau bikin pelatihan, misalnya pleatihan menjahit, atau pelatihan pembentukan keluarga sakinan itu basisnya juga dari data desa. Ada berapa jumlah pasangan baru di desa tersebut, itulah mengapa pentingnya kesesuaian data kependudukan yang ada di desa,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
