BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para guru tidak khawatir dengan nasibnya. Ganjar menegaskan, hanya di era Presiden Joko Widodo ratusan ribu guru honorer kini diangkat menjadi PPPK.
Hal itu diungkapkan Ganjar di hadapan Presiden Jokowi dan 9.000 guru dari seluruh Indonesia yang menghadiri acara HUT ke-77 PGRI dan Peringatan Hari Guru Nasional, di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (3/12/2022).
Ganjar mengatakan, pemerintah terus berikhtiar melakukan pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan, hingga Merdeka Belajar.
Baca juga: Tahun Depan Pemkab Kudus Gelontorkan Rp 70 Miliar untuk Tunjangan Kesejahteraan Guru
“Dengan program itu, ruang belajar mengajar serta pertukaran pikiran antara guru dan murid terjadi lebih intensif. Dan di sinilah peran dan kualitas guru jadi nomor satu,” ujarnya di acara yang juga dihadiri Mendikbudristek dikti Nadiem Makarim dan Plt Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu itu.
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, bicara kualitas pendidikan tidak bisa mengesampingkan kesejahteraan para guru. Sebab, mereka pemegang kunci berkualitasnya sebuah generasi.
Ganjar kemudian ‘curhat’ di depan Presiden Jokowi karena menerima banyak keluhan dari guru soal PPPK. Saat itu, Ganjar mengingatkan agar para guru tak khawatir. Sebab hanya di era Presiden Jokowi, kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru mengalami peningkatan.
“Jadi bapak ibu tidak perlu khawatir. Saya yakin target pengangkatan satu juta PPPK akan mampu terpenuhi. Saya yakin tahun depan akan ada peningkatan lagi,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Ganjar, pada tahun 2021 sudah ada 300 ribu pengangkatan guru dan tahun 2022 ini ada 319 ribu pengangkatan.
Baca juga: Disdikbud Jateng Berharap Guru Honorer Masih Ada
Adapun di Jawa Tengah, Ganjar telah melantik 5.788 guru PPPK. Selain itu pada 31 Oktober dibuka lagi penerimaan PPPK dengan total 4.361 lowongan untuk guru dari 4.600 lowongan yang disediakan.
Selain itu, ada 5.546 guru honorer di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima gaji sesuai UMK kabupaten kota masing-masing plus 7,5 sampai 10 persen.
“Maka sebelum kita melakukan pembangunan sumberdaya manusia, para guru mesti sudah terbangun dengan kokoh terlebih dulu. Agar tempat terhormat yang sudah menempel di pundak guru, tidak terdegradasi karena keterbatasan ekonomi,” tutupnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
