31 C
Kudus
Rabu, Februari 28, 2024

Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata Gelar Webinar Tentang PPN Dalam Transaksi Digital

BETANEWS.ID, SEMARANG – Program Studi (Prodi) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unika Soegijapranata Semarang menggelar Webinar dengan tajuk ‘PPN Dalam Transaksi Digital’. Kegiatan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tersebut, berlansung pada Rabu (27/10/2021).

Rektor Unika Soegijapranata Ferdinandus Hindiarto saat membuka kegiatan webinar menyampaikan, agar Prodi Perpajakan Unika dapat berperan aktif dalam mendorong para wajib pajak agar memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak.

“Persepsi masyarakat terhadap pajak bisa dimulai dari kampus sebagai penggerak. Tentu saja dengan harapan, masyarakat dapat memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, “ ungkapnya.

Baca juga : Unika Akan Resmikan Gedung Baru, Jadi Rumah Bagi 9 Program Inovatif

Karena menurutnya, pajak kompensasinya memang tidak langsung dan perlu kejujuran dari para wajib pajak. Untuk itu, kegiatan tersebut bisa dijadikan momentum untuk memiliki semangat baru.

Kata Rektor, Prodi Perpajakan memiliki peran untuk menghidupkan semangat ‘Talenta pro Patria’.

Sementara itu, Ketua Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata Shandy Jannifer dalam paparan materinya mengungkapkan, pentingnya sinergitas antara perguruan tinggi, DJP dan IKPI untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

“Ketika kita bersama-sama, antara Prodi Perpajakan dengan tugas dan asetnya, serta nilai-nilai yang ditanamkan dalam akademisi maupun mahasiswanya, kemudian bersama DJP selaku pemegang regulator dan eksekutornya, berikutnya juga bersama dengan kawan-kawan dari IKPI yang memiliki klien-klien yang memang meminta bantuan di dalam penanganan perpajakan. Tentu kita akan bisa memberikan nilai yang lebih besar daripada kita melakukannya sendiri-sendiri,” ucap Shandy.

Ia mencontohkan, Prodi Perpajakan dapat memberikan edukasi perpajakan yang dibarengi dengan etika profesi perpajakan itu sendiri. Sehingga, muncul kesadaran pajak dan kemauan untuk kesukarelaan membayar pajak.

Demikian pula DJP dan IKPI yang memiliki bank data, sehingga dari akademisi bisa mengolahnya dari teori-teori dipelajari. Kemudian, untuk membuktikannya bisa bersama-sama menciptakan sistem perpajakan yang sebenarnya diinginkan dan paling mudah dipahami oleh masyarakat seperti apa.

“Harapan dari sinergitas ini adalah akan lahirnya pengembangan sistem perpajakan dan penelitian di sektor pajak. Kemudian memperbanyak sumber penerimaan yang berkelanjutan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela, ataupun penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersinergi di sektor perpajakan,” tuturnya.

Sedangkan Sekretaris I IKPI Pusat Toto menjelaskan, bahwa kesukarelaan wajib pajak realitasnya hampir tidak ada, yang muncul adalah pemaksaan sukarela.Ia menyebutkan, bahwa dengan perkembangan teknologi digital, terjadilah pemaksaan.

“Melalui transaksi digital, merupakan salah satu media pemaksaan untuk menjadi sukarela. Dan dalam hal ini yang dibahas adalah mengenai fintech dan e-commerce,” ucapnya.

Ia pun memaparkan, kalau Fintech bermacam-macam jenisnya. Di antaranya, crowdfunding atau pengumpulan dana (misalnya kitabisa.com), microfinancing atau istilah lain pinjaman online, digital payment system atau e-money, E-aggregator (misalnya tokopedia), serta P2P Landing.

Semua itu menurut Toto, konsep sebenarnya adalah manual yang dipindahkan ke dalam platform digital.

“Fintech secara legal harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan sebagai lembaga jasa keuangan non bank. Sehingga karena hal tersebut, maka merujuk pada UU tentang PPN yang saat ini berlaku, dengan kategorinya masuk dalam pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN, yang menyebutkan sebagai jasa keuangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” sebutnya.

Baca juga : Unika Soegijapranata Semarang Temukan Alat Pelumpuh Covid-19

Namun di sisi lain katanya, setelah di dalam proses kegiatannya, ternyata, Fintech khususnya, P2P Landing dianggap sebagai jasa penyedia layanan dan tidak disebutkan dalam Pasal 4A ayat 3 sehingga dikategorikan bisa dikenai PPN.

Sedang dalam E-Commerce, salah satu sorotannya adalah pemotongan PPh 23. Sehingga dengan demikian, dalam konteks digitalisasi dalam proses perpajakan sudah semakin baik dan masif.

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh DJP di webinar tersebut, juga mengulas tentang aspek perpajakan pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang berprinsip keadilan. Tujuannya, agar tidak terjadi ketimpangan dengan perdagangan yang menggunakan transaksi manual yang transaksinya dikenai PPN.

Editor : Kholistiono

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER