31 C
Kudus
Sabtu, November 9, 2024
spot_img
spot_img

Hartopo Ancam Bongkar Bangunan Liar di Lahan Pemerintah yang Membandel

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo menyoroti perizinan bangunan yang berada di lahan hijau milik pemerintah. Bahkan, ia menemukan sudah ada yang mendirikan usaha di tanah tersebut. Untuk mengantisipasi semakin banyaknya bangunan di lahan pemerintah, Hartopo sebenarnya sudah memerintahkan dinas terkait untuk membereskan masalah tersebut.

“Makanya kita tegas semuanya di dalam penegakan Perda operasi di Kudus, mana-mana saja yang dikasih warning. Disosialisasi dulu, terus dikasih warning,” terang Hartopo saat peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 di halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (24/9/2021).

Menurutnya, banyak di antara bangunan tanpa izin telah diberi peringatan dan disegel. Mengacu pada peraturan, Hartopo mengatakan bahwa bangunan tanpa izin memang harus dibongkar. Namun, dengan mengedepankan kearifan lokal, pihaknya lebih memilih untuk memberi peringatan.

-Advertisement-

Baca juga: Ganjar Dukung Komitmen Presiden Jokowi Berantas Mafia Tanah

“Sebetulnya aturannya dibongkar, tapi kearifan lokal kita lebih mengedepankan manusiawi. Tapi kalau sangking keterlaluan, contoh sudah diperingatkan, disegel, tapi masih nekat, ya bagaimana lagi,” ucapnya.

Sementara ini, dikatakan Hartopo, Pemkab Kusus telah bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) menangani permasalahan seperti ini. Pemkab Kudus juga memiliki APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk mengkaji mereview bangunan-bangunan yang punya banyak pelanggaran.

“Ada kolaborasi antara Pemkab, BPN, dan pihak lainnya terkait penanganan pelanggaran seperti ini. Tentunya kita lebih intens dan komunikatif supaya pelayanan bisa lebih cepat,” kata Hartopo.

Baca juga: Bupati Kudus Akan Bentuk Tim Khusus Awasi Penerapan Prokes di Sekolah

Di sisi lain, Hartopo siap mengambil tindakan tegas jika mendapati pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN maupun PPNPN menjadi bagian mafia tanah. Ketegasan ini untuk mendukung komitmen Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan Polri untuk bersama memberantas mafia tanah.

“Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN maupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah, Saya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” tegasnya mengakhiri

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
146,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER