BETANEWS.ID, KUDUS – Pelaku wisata di Kabupaten Kudus mengaku belum pernah mendapatkan bantuan apapun sejak dipaksa untuk berhenti beroperasi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pengelola Pijar Park yang berada di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
Selama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus gencar memberikan bantuan, Yusuf mengaku belum sekali pun mendapatkan bantuan apapun.
“Soal bantuan, alhamdulilah belum sampai ke kita semua. Sama sekali belum tersentuh bantuan apapun. Bahkan mungkin kita mendengar dari berita ada bantuan, tapi belum nyampe ke kita,” katanya, Selasa (27/7/2021).
Bahkan, lanjutnya, selama dilarang beroperasi, Pemkab Kudus tidak pernah memberikan solusi apapun kepada para pelaku wisata. Pemkab Kudus terkesan membiarkan saja pelaku wisata, tanpa ada campur tangan apapun.
Baca juga: 2 Bulan Tutup, Pelaku Wisata di Kudus Kibarkan Bendera Putih Tanda Menyerah
“Kita sudah tutup dua bulan lebih, tapi tidak ada solusi sama sekali dari pemerintah. Kita dibiarkan saja, sama sekali tidak ada solusi,” sambungnya.
Selama PPKM, pihaknya mengaku benar-benar terpukul dengan situasi yang ada saat ini. Tidak ada pemasukan sama sekali, banyak dari mereka yang menjual aset-asetnya untuk memenuhi kebutuhan.
Yusuf berharap, jika PPKM terus diperpanjang, Pemkab Kudus bisa memberikan solusi terbaik bagi para pelaku wisata. Sebab, mereka akan terus terpuruk tanpa ada solusi dari sebuah kebijakan.
“Ke depan harapan kami agar tempat wisata segera dibuka, karena masyarakat juga sudah menanti,” ungkapnya.
Untuk saat ini, Yusuf hanya bisa pasrah dengan keputusan pemerintah. Terserah apa yang dikatakan pemerintah. Ia hanya bisa mengikuti saja.
Baca juga: Berbeda dengan Tempat Wisata yang Masih Harus Tutup, Hartopo Izinkan Mal Buka
“Terserah apa kata pemerintah, kita ngikut saja. Kalau nanti terpaksa kita rugi, ya sudah,” ucapnya.
Di sisi lain, Bupati Kudus HM Hartopo mengaku belum berani untuk membuka tempat wisata selama PPKM terus berlanjut. Pihaknya masih menunggu perintah dari pemerintah pusat terkait kebijakan terhadap tempat wisata.
“Wisata dan kegiatan hajatan belum ada sinyal dari sana (pemerintah pusat). Dari kita sendiri belum berani, nanti kalau sudah ada sinyal, baru boleh buka,” kata Hartopo, Senin (26/7/2021).
Editor: Ahmad Muhlisin
