BETANEWS.ID, KUDUS – Sembilan Sekolah Dasar (SD) di Kudus tidak jadi dilibatkan dalam pembelajaran tatap muka (PTM) 5 April nanti. Gagalnya sekolah tersebut lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan surat intruksi menyebutkan bahwa, yang boleh melakukan PTM hanya jenjang SMP dan SMA. Sedangkan PAUD, TK, dan SD, atas masukan dari para ahli, belum bisa melaksanakan PTM.
Rencananaya, Sembilan SD yang diproyeksikan lakukan Pendidikan Tatap Muka (PTM) bulan depan adalah SD 2 Garung Kidul, SD 2 Nganguk, SD 2 Jetis Kapuan, SD Berugenjang, SD 1 Golantepus, SD 2 Hadipolo, SD Peganjaran, SD 1 Rahtawu, dan SD 8 Kandangmas.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuna Widada mengatakan, dalam surat intruksi yang diterimanya, Senin (22/3/2021) sore itu, untuk jenjang SMP dan SMA masih tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Baca juga: Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Ratusan Guru di Kudus Jalani Vaksinasi
“Seperti edaran dari provinsi kalau SD belum bisa, ya kita mengikuti. Kita tidak berani melanggar aturan. Kita tangguhkan dulu,” kata Harjuna, Selasa (23/3/2021).
Sementara untuk simulasi atau uji coba PTM yang rencananya akan digelar di tanggal 5-16 April 2021, Harjuna tidak bisa tepat waktu merealisasikan hal itu. Sebab, proses vaksinasi tahap kedua guru Kudus akan dilakukan 5 April nanti.
“Rencananya PTM dilkukan tanggal 5 April nanti, tapi tanggal 5 Kudus baru vaksin kedua. Jadi kalau tidak ada halangan apapun, mungkin tanggal 6 setelah vaksin kedua, Kudus bisa mulai uji coba simulasi PTM,” jelas Harjuna.
“Sedangkan Guru SD yang sudah terlanjur divaksin, ya sudah. Bisa mengurangi kuota vaksinsasi yang akan datang,” ujarnya.
Baca juga: Disdikbud Jateng Soal Prokes PTM: ‘Kalau Ada 1 Siswa Positif, Sekolah Langsung Ditutup’
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus tidak mengetahui secara pasti apa alasan tidak diperbolehkannya jenjang pendidikan PAUD, TK, dan SD mengikuti simulasi PTM. Pihaknya hanya memberikan wejangan kepada guru-guru SD agar bisa lebih memberikan proteksi kepada anak didiknya jika nanti SD diperbolehkan untuk PTM.
“Kalau alasannya (PTM SD dibatalkan) saya kurang tahu. Mungkin nanti kalau anak-anak berangkat sekolah diantar dan dengan protokol kesehatan ketat, mungkin diperbolehkan. Sekolah harus bisa lebih memberikan proteksi kepada anak didiknya. Harus dipastikan siapa yang menjemput, dan harus dengan protokol kesehatan,” kata Hartopo.
Dengan kejadian ini pula, Hartopo berharap, guru-guru bisa berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya dengan mendatangi siswa ke rumahnya masing-masing.
“Kalau bisa guru datang ke rumah siswa, agar anak-anak masih bisa mendapatkan pendidikan secara langsung oleh gurunya,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
