BETANEWS.ID, JAKARTA – Baru-baru ini viral di media sosial adanya kumpulan soal di buku pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menyebut nama Ganjar tak pernah salat. Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak menilai hal ini sebagai tragedi dalam pendidikan. Bahkan ada yang meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Mendikbud Nadiem Makarim.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Menurutnya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah kecolongan. Dia menganggap dunia pendidikan telah dipolitisasi.
“Hal ini bukan terjadi sekali ini saja, dulu ada soal ujian sekolah yang sandingkan nama Gubernur Anies dan Ibu Megawati. Ini politisasi yang parah, tidak layak terjadi di dunia pendidikan”, ucap Ketua Umum DPP GMNI (10/02/2021).
Menurut Arjuna peristiwa ini tidak layak terjadi karena bertentangan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan dunia pendidikan sebagai proses penanaman dan penguatan karakter. Namun yang terjadi justru dunia pendidikan dijadikan alat propaganda politik dan pencemaran nama baik.
Baca juga: Viral Buku SD Sebut Ganjar Tidak Pernah Salat, Ketum Seknas Jokowi Jateng Cium Aroma Politik
“Kan visi pak Jokowi ingin menjadikan dunia pendidikan sebagai proses penanaman dan penguatan karakter. Namun faktanya, dunia pendidikan justru dikotori oleh propaganda politik, penuh dengan tendensi politik dan pencemaran nama baik. Ini bertentangan dengan visi Presiden. Harus di evaluasi!”, katanya.
Menurut Arjuna, terjadinya hal seperti dikarenakan lemahnya pengawasan di Kemendikbud. Kontrol terhadap isi atau konten materi pelajaran yang ada dalam pendidikan di Indonesia dinilainya lemah.
“Harusnya ada kontrol dan pengawasan dari Kemendikbud dan ada standarisasi dalam konten atau isi materi pelajaran sebelum diberikan kepada siswa. Jangan hal ini terus terulang dan Kemendikbud selalu kecolongan, tutur Arjuna.
Jangan Ada Propaganda Politik dalam Pendidikan
Arjuna menambahkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Pelajaran yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan haruslah disusun berdasarkan standar nasional pendidikan yang sesuai standar kompetensi yang ingin dicapai oleh mata pelajaran tersebut. Bukan berisi propaganda politik dan nuansa pencemaran nama baik.
Baca juga: Sampaikan Terima Kasih Kepada Masyarakat, Ganjar : ‘Saya Tahu Persis Tidak Semuanya Senang’
“Sudah ada peraturan tentang standarisasi buku mata pelajaran. Seharusnya itu bisa digunakan sebagai instrumen kontrol dan pengawasan. Tapi nampaknya instrumen tersebut tidak berjalan. Dan di diamkan saja oleh Kemendikbud”, tambah Arjuna
Arjuna menilai buku pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu ada pengawasan yang ketat agar sesuai dengan standar pendidikan nasional.
“Buku pelajaran sifatnya sangat strategis dalam pembentukan kesadaran dan karakter siswa. Yang disajikan dalam buku pelajaran bisa menjadi narasi/kebenaran tunggal yang diyakini siswa. Jika buku pelajaran dipolitisasi, dunia pendidikan jadi corong propaganda politik. Tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita”, kata Arjuna.
Editor: Suwoko
