BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Padmaningrum, untuk menertibkan sekolah yang terindikasi lakukan pungli. Permintaan Ganjar ini merupakan salah satu pekerjaan rumah Padmaningrum saat ditunjuk menggantikan Jumeri yang kini menjabat Direktur Jenderal Paud-Dikdasmen Kementerian Pendidikan.
Masalah integritas sekolah ini, lanjut Ganjar, sudah dikeluhkan beberapa masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru. Tak hanya itu, ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah. Padahal menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang siswa tidak mampu, Ganjar membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.
“Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta Plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik,” tegas Ganjar usai mengikuti pisah sambut Jumeri di kantor Disdikbud Jateng, Jumat (24/7/2020).
Soal proses kegiatan belajar mengajar juga jadi sorotan Ganjar. Mengingat, pembelajaran daring sudah banyak mendapat komplain dari masyarakat. Sebab, infrastruktur memang belum memenuhi untuk mendukung program ini.
Baca juga: Ganjar Sebut Modus Pungli di Sekolah, Mulai Beli Seragam hingga Infaq
Menurut Ganjar, kalau infrastruktur belum bisa memenuhi, maka mekanismenya lainnya mesti disiapkan. Jika harus tatap muka, pengaturan jarak dan protokol kesehatanya juga harus benar-benar ketat.
“Tolong sekolah dikelola. Karena ini masih Covid, maka betul-betul diukur persiapannya, apakah tatap muka kelasnya, atau daring,” pinta Ganjar.
Selain soal itu, Ganjar juga meminta Padmaningrum untuk mengurusi persoalan 17 kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Dalam waktu dekat, akan diuji coba di tiga kecamatan untuk dibuatkan kelas jarak jauh.
“Saya minta betul-betul didampingi sehingga bisa jalan. Selain itu, daerah-daerah lain diharapkan semuanya ada fasilitas sekolahan,” imbuhnya.
Baca juga: Ada 4.825 Kursi Kosong di SMA/SMK Negeri, Ganjar Siapkan Kebijakan Khusus
Di sisi lain, soal pengisian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Ganjar nantinya akan menggunakan mekanisme baru. Tidak hanya dengan lelang jabatan, tapi bisa dari kader internal yang sudah diuji melalui talent pool.
“Soalnya ada surat dari Kementerian, yang menyatakan daerah-daerah dengan pengelolaan personel yang bagus, salah satunya Jateng bisa menggunakan talent pool. Jadi personel internal yang digunakan. Tapi saya punya hak apakah talent pool atau lelang jabatan. Kalau memang personel di dalam tidak memenuhi yang saya inginkan, ya kita lakukan lelang,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
