BETANEWS.ID, SEMARANG – Kependudukan dan alur pendaftaran jadi permasalahan yang sering dikomplain dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring di Jawa Tengah. Data Ini berdasarkan jumlah komplain yang masuk ke posko PPDB Daring di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, sampai hari ketiga, Jumat (19/6/2020) petang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pada hari ketiga PPDB Daring (Jumat, 19/6/2020), jumlah komplain menurun dan sekitar empat ribuan masalah akreditasi sekolah berhasil diselesaikan.
“Kalau dilihat dari sisi komplainnya makin menurun, baik yang datang maupun by phone. Tapi beberapa yang mau kita selesaikan. Hari ini ada bagaimana mengoreksi. Ini ada salah satu contoh, adiknya tadi salah input tahun lahir, sekarang sudah diinput, sudah diperbaiki,” kata Ganjar usai mengecek posko PPDB Daring, Jumat (19/6/2020).
Ganjar menjelaskan, metode terkait cara mengoreksi itu yang ke depan akan disampaikan kepada publik. Agar, jika ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh pendaftar, nanti akan diberikan catatan dari sistem.
“Kepada publik, saya mau mengingatkan, kalau mau mengoreksi masih bisa, ada caranya. Nanti akan ada notice dari sistem,” ungkapnya.
Baca juga: Ganjar Mengaku Dapat Banyak Titipan Siswa di PPDB Online
Ganjar juga kembali mengingatkan kepada orang tua dan calon siswa untuk jujur dalam menginput data. Selain itu, pencantuman piagam juga harus berjenjang. Sebab, jika tidak berjenjang akan tidak laku.
“Mari kita jaga kejujuran. Kejujuran ini penting agar anak-anak kita yang mau mulai belajar ini datanya harus benar,” imbaunya.
Soal blank spot, pihaknya juga akan memberikan diskon skor pagi pendaftar yang masuk daerah blank spot atau tidak ada sekolah di daerah tempat tinggal.
“Blank spot nanti ada diskon skor yang diberikan. Nanti dia (pendaftar) akan bisa dibantu, didorong dengan skor itu agar bisa mendekat. Jadi semacam bonus skor karena faktanya ada yang seperti itu,” jelasnya.
Baca juga: Dapat Prioritas saat PPDB, Anak Nakes di Jateng Diberikan Jalur Khusus
Selain itu, permasalahan akreditasi sekolah menengah pertama (SMP) juga ditemukan. Ada yang akreditasinya tidak dicantumkan dan bahkan ada yang sudah kadaluarsa sehingga masuk ke daerah blank spot dan tidak terdata di sistem.
“Tadi masih ada beberapa yang coba kita bereskan, terkait SMP-SMP yang punya problem akreditasi. Soal akreditasinya mungkin tidak dituliskan sehingga sekarang menjadi soal dan ada yang masuk ke daerah blank spot, tidak terdata,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
