BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa prihatin dengan persoalan bantuan sosial (bansos) dan Kartu Prakerja yang membuat masyarakat geger. Apalagi, di Jateng sudah terjadi beberapa permasalahan di masyarakat yang menyangkut bantuan ini.
Tak ingin masalah semakin runyam, Ganjar kemudian mengirimkan dua surat resmi kepada Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian, Senin (4/5/2020), saat memimpin rapat koordinasi penanganan covid-19. Inti dari surat tersebut adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan dalam penyaluran bansos dan kartu prakerja.
“Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi,” katanya.
Baca juga: Rawan Masalah, Ganjar Minta Penyaluran Bansos Tidak Kaku
Kepada Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan bisa memicu konflik di lapangan.
“Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp 600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp 200.000, agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri,” tegasnya.
Ganjar juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada kabupaten/kota atau pemerintah desa. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Kami berharap besar usulan ini disetujui. Tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya kami berikhtiar kepada Mensos agar bisa dibantu,” terangnya.
Terkait kartu prakerja, Ganjar menerangkan, banyak buruh di Jateng kesulitan mengakses program itu. Faktor penyebabnya mulai dari tingkat pendidikan, akses internet dan lain sebagainya.
“Kami usul kepada Kementerian Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan,” pintanya.
Baca juga: Ganjar Rela jadi Bintang Iklan Gratis untuk Produk Warganya
Dalam rapat tersebut, Ganjar juga membahas persoalan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan Jaring Pengamanan Ekonomi (JPE). Untuk JPS, Ganjar mengatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial dari provinsi kepada kabupaten/kota yang telah menyalurkan bantuan di daerahnya masing-masing.
“Ada beberapa daerah yang sudah menyalurkan, seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal dan ada satu kota lagi saya lupa. Nanti, kami akan segera menyalurkan bantuan itu ke daerah itu agar masyarakat segera mendapatkan bantuan. Jadwalnya sudah kami siapkan dan akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini,” terangnya.
Khusus Jaring Pengaman Ekonomi, Ganjar akan fokus dalam mengembalikan industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini, pihaknya telah melakukan pendataan dan juga penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali.
“Kami harapkan segera dieksekusi, sehingga saat pandemi ini selesai, mereka sudah bisa berlari. Bukan menunggu selesai dulu. Teman-teman dari bagian ekonomi sudah saya minta menyusun semuanya, soal pembiayaan kami akan kerjasama dengan Bank Jateng dan Jamkrida sebagai backup permodalan. Saya minta ini dipercepat agar denyut ekonomi IKM bisa kembali bergerak,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
