BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, program bantuan sosial yang dilakukan pemerintah pusat rawan menimbulkan permasalahan. Oleh karenanya, dia meminta penyaluran bantuan tersebut tidak kaku.
“Persoalan bansos ini sudah menimbulkan geger genjik. Di kalangan bawah sudah ribut-ribut sampai sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan. Ini sudah terjadi, sampai ada satu kades di Jateng yang viral gara-gara ini,” kata Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu (3/5/2020).
Ganjar mencontohkan, di Banyumas, ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat. Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.
Baca juga: Ganjar Siap Seluruh Pendapatannya Dipotong untuk Penanganan Covid-19
“Misalnya ada kasus lain begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya, apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang, kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan. Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp 600.000, mereka tidak mau yang Rp 200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan,” tegasnya.
Untuk itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan. Bantuan-bantuan yang ada itu, silahkan semuanya dipasrahkan kepada kepala desa masing-masing.
“Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada kades, silahkan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota memberikan pendampingan,” usul Ganjar.
Baca juga: Ganjar Gandeng MAJT Bagikan 7 Ton Beras pada Masyarakat Terdampak Covid-19
Atau, lanjut Ganjar, bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan. Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel,” tutup Ganjar.
Editor: Ahmad Muhlisin
