BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Kementerian Agama (Kemenag) Jateng gencar melakukan sosialisasi, termasuk memastikan calon jemaah umrah tidak dikenakan biaya tambahan, akibat penghentian sementara ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Ganjar usai melantik 170 Kepala SMA/SMK dan SLB Negeri Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (28/2). Menurut Ganjar, komunikasi sangat penting agar para calon jemaah tidak was-was.
“Saya minta kepada Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umrah dan calon jemaah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang,” kata dia.
Ganjar juga meminta Kanwil Kemenag Jateng untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab sampai saat ini, keputusan penghentian ibadah umrah itu masih simpang siur.
“Semua harus aktif, agar tahu keputusan akhirnya seperti apa. Kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Ganjar, Kemenag juga diminta memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para calon jemaah akibat penghentian ini. Dirinya khawatir, akibat masalah ini, para calon jemaah dirugikan.
“Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan. Kemenag harus hadir sebagai representasi negara. Maka saya minta Kanwil Kemenag Jateng segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah serta sosialisasi kepada para jemaah agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Arab Saudi melakukan penghentian sementara perjalanan ibadah umrah. Hal itu dilakukan karena untuk menanggulangi penyebaran virus Corona yang dalam beberapa pekan terakhir menjangkiti sejumlah negara.
Akibatnya, sejumlah biro perjalanan haji dan umrah merasa dirugikan. Mereka yang telah mempersiapkan segala hal dan telah membayar sejumlah kebutuhan.
Pemerintah pusat melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim telah melarang biro haji umrah mengenakan biaya tambahan kepada jemaah akibat kejadian ini. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah force majeure, dan pemerintah akan mencarikan solusinya.
