BETANEWS.ID, DEMAK – Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisr Slamet, menyayangkan sikap pemerintah kabupaten (pemkab) Demak, tidak melibatkan anggota dewan dalam rencana pembangunan rumah susun (rusun) di Desa Purwosari, Kecamatan Sayung.
Saat dimintai tanggapan, Slamet mengaku baru mengetahui setelah adanya informasi penundaan rencana pembangunan rusun di eks kantor Kecamatan Sayung.
Baca Juga: Belum Ada Titik Temu, Rencana Pembangunan Rusun di Purwosari Demak Ditunda
“Saya tidak tahu, belum ada koordinasi. Tiba-tiba saya mendengar keluhan dari masyarakat itu kan saya baru tahu, kalau di situ ada rusun. Mungkin posisi dewan tidak perlukan bisa jadi,” katanya, Jumat (6/10/2023).
Tidak hanya itu, ia juga menyosorti langkah pemkab yang gegabah dalam memutuskan pembangunan rusun, lantaran masyarakat belum disosialisasikan mengenai rencana tersebut.
“Semuanya kalau disosialisasikan sejak awal ya tidak ada persoalan seperti ini, karena itu kan sudah dianggap milik masyarakat. Sehingga mereka khawatir dengan adanya urugan tinggi mereka akan tenggelam,” ujarnya.
Menurutnya, pemkab Demak melalukan kajian terlebih dahulu mengenai lokasi pembangunan rusun, agar tidak ditempatkan di area yang rawan terkena rob.
“Mestinya bisa dicarikan tempat yang tidak disitu. Sehingga kekhawatiran masyarakat tidak demikian dan sosialisasi ini yang kita sayangkan terlambat,” imbuhnya.
Baca Juga: Penggunaan APBD Demak Bakal Fokus ke Penanganan Kemiskinan
Meskipun begitu, Ia menilai langkah pemkab Demak menunda rencana pembangunan rusun di eks kantor Kecamatan Sayung adalah langkah yang tepat. Sehingga suasana di masyarakat dapat kembali kondusif.
“Kemarin sudah ada surat dari Sekda untuk penundaan, semoga saja masih bisa diperbaiki. Kadang persoalan ini saling menyalahkan, artinya rusun nanti bisa dicarikan tempat yang tepat dan pentingnya sosialisasi,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
