BETANEWS.ID, JEPARA – Usaha penggilingan beras di Kabupaten Jepara kini semakin layu dan diprediksi akan semakin menurun di tahun ini. Hal tersebut bisa terjadi jika pemerintah tidak segera mengubah kebijakan yang bisa mengayomi semua pihak.
Khoirul Amilin, Pemilik UD Dadi Mulyo, salah satu usaha penggilingan beras yang ada di Kabupaten Jepara bahkan kini beralih ke penggilingan ketan karena layunya usaha penggilingan beras.
Baca Juga: Pemkab Jepara Jalin Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan PT Semen Gresik
Ia menuturkan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah mulai dirasakan sejak tahun 2018 saat Bulog tidak lagi memegang program penyaluran bantuan beras dari pemerintah.
Hal tersebut mulai terjadi saat program Raskin (Beras Miskin) dan Rastra (Beras Sejahtera) mulai diganti dengan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
“Saat dulu masih ada program Raskin dan Rastra bulog itu kan setidaknya mampu mengerem laju, karena setiap periodik nya sudah ada data berapa beras yang akan tersalur ke masyarakat. Minimal dari sekian persen masyarakat yang menerima bantuan itu tidak akan membeli beras dari tata niaga yang bebas sehingga harganya bisa di kontrol,” katanya pada Selasa (12/8/2023) saat ditemui di tempat usaha penggilingan padi miliknya, Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.
Namun yang terjadi sekarang menurutnya sudah tidak ada lagi intervensi pemerintah khususnya dari Bulog dalam mengatur laju penyaluran beras di pasaran. Terlebih penyaluran bantuan dari program tersebut kini dialihkan kepada pihak swasta.
Sehingga ia berharap pemerintah mau mengkaji ulang kebijakan tersebut agar usaha penggilingan padi di masyarakat tidak semakin layu.
“Kebijakan ini kalau bisa yang relatif bisa mengayomi semua pihak lah, karena beras ini kan barang komoditas politik dan publik, semua masyarakat butuh beras. Biar ada dominasi lagi dari pemerintah dalam tata niaga beras,” katanya.
Meskipun menurutnya layunya usaha penggilingan beras saat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti semakin minimnya area panen atau sawah dari masyarakat.
Baca Juga: Layanan Online Tak Maksimal, Disdukcapil Jepara: ‘Verifikator Kita Cuma Sepuluh’
Produktifitas hasil panen padi masyarakat sering tidak sesuai dengan harapan dan banyaknya kepentingan dari usaha penggilingan agar tetap bisa berproduksi.
“Usaha penggilingan padi ini kan juga punya tanggung jawab ke karyawan, biar mesin tetap beroperasi juga. Nah hal-hal kayak gitu itu yang juga bikin ruwet tata niaga beras saat ini,” jelasnya.
Editor: Haikal Rosyada
