BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk desa pada 2023 senilai Rp1,7 triliun. Bantuan tersebut untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, yang diprioritaskan guna menggenjot perekonomian warga pascaCovid-19.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Nur Kholis, mengatakan, dalam penggunaannya masyarakat turut dilibatkan dengan skema padat karya.
“Bankeuprov sarpras untuk pemdes yang disalurkan lewat Dispermadesdukcapil Jateng tahun 2023 ini 14.665 titik, dengan nilai Rp1,7 triliun. Fokus untuk sarpras perdesaan, pembangunan desa,” ujarnya, saat dikonfirmasi Kamis (23/2/2023).
Baca juga: Dapat Bantuan Irigasi dari Pemprov Jateng, Warga Sijono Batang Kini Bisa Panen 3 Kali Setahun
Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat, karena pada saat Covid-19 melanda, sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan wabah itu. Sehingga, dengan bantuan itu, pemerintah desa tetap bisa melakukan pembangunan fisik.
“Pembangunan fisik dilakukan dengan skema padat karya, sehingga penduduk yang terdampak Covid-19, bisa diprioritaskan bekerja. Semisal untuk membantu pengecoran jalan yang tidak perlu keterampilan khusus seperti angkat junjung, menggunakan tenaga dari keluarga miskin,” imbuhnya.
Pengawasan Berlapis
Pengawasan pun dilakukan untuk memastikan penggunaan Benkeuprov Sarpras ke desa sesuai peruntukkan. Pengawasan pun bisa dilakukan oleh publik agar kemanfatannya tidak diselewengkan.
Menurut Nur Kholis, pengawasan dilakukan oleh inspektorat dari provinsi hingga kabupaten. Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD, perangkat, serta masyarakat.
Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.
Baca juga: Ganjar Izinkan Kades Gunakan Bantuan Pemprov untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem
Selain inspektorat dan pengawas internal desa, juga telah diterjunkan pendamping lokal desa. Dengan peran petugas tersebut, pemerintah desa bisa berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.
Pada 2023, ada penyesuaian penggunaan Dana Desa. Jika pada 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sampai 40 persen, kini direduksi jadi 10-25 persen saja.
Selain itu, pada tahun ini ada peruntukkan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.
“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa. Jika ndableg biar APH (aparat penegak hukum) yang menangani,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
