BETANEWS.ID, GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan kepala desa menggeser alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Penggeseran bantuan tersebut merupakan upaya agar kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas bisa segera ditangani.
“Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana,” tegas Ganjar usai memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk Kabupaten Grobogan dan Demak di Kantor Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (24/1/2023).
Menurutnya, tanggung jawab penuntasan kemiskinan ekstrem juga berada di tangan para kepala desa selaku pemegang data utama sasaran. Ini sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo, di mana penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus selesai pada 2024.
Baca juga: Ganjar Minta Laporan Mingguan untuk Percepat Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem
“Hari ini coba kami selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. kami minta perhatian kawan-kawan kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mau mendata, camat-camat nanti akan mensupervisi dan nanti akan dikompilasi di kabupaten,” kata Ganjar.
Setelah data riil kemiskinan ekstrem tersebut didapat dan terverifikasi, lanjut Ganjar, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan sampai tingkat desa. Namun tidak sampai di situ saja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.
Baca juga: Brebes dan Pemalang Perlu Perhatian Lebih Soal Penanganan Kemiskinan
Terbaru, Pemprov Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja mulai memetakan dan mengajak perusahaan pada masing-masing daerah dengan kemiskinan ekstrem. Perusahaan itu diminta menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem. Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Kalau butuh pelatihan, pemerintah siap untuk memfasilitasi. Tapi kalau mereka butuh yang unskill lalu mereka mau training sendiri itu juga lebih baik. Jadi mereka bisa mendapatkan tambahan sehingga dari strategi pengeluarannya nanti akan terpenuhi. Ini yang sedang kita siapkan,” jelas Ganjar.
Editor: Ahmad Muhlisin
