BETANEWS.ID BANJARNEGARA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengadakan rapat internal dengan seluruh jajaran pejabat di Pendapa Banjarnegara, Senin (6/9/2021). Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
“Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi, dan korupsi. Setuju apa tidak?” tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu yang kemudian dijawab setuju secara serentak.
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
“Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Banjarnegara Terjerat Kasus Korupsi, Ganjar Pastikan Layanan Masyarakat Tak Terganggu
Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan, kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.
“Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon Pak Wakil Bupati dan responnya bagus,” katanya.
Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
“Ayo politik anggarannya didigitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRDnya,” jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
“Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereformasi diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
“Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBDnya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” pungkasnya.
Baca juga: Tahun Ini 15 Ribu Rumah Teraliri Listrik Gratis, Total 40 Ribu Rumah di Tahun Ketiga Ganjar-Yasin
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.
“Kami sudah menunggu lama pembinaan dari pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuao perintah pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya.
Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.
“Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada Provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
