BETANEWS.ID, KUDUS – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyebut, banjir yang melanda wilayah Kudus dan Pati secara rutin setiap tahunnya, menyebabkan kerugian serius karena merendam ribuan hektare lahan pertanian.
Dalam pers rilisnya, JMPPK mencatat, desa-desa di Kudus yang mengalami kerugian akibat banjir di lahan pertanian ada 12 desa. Yaitu, Desa Gondoarum, Desa Sidomulyo, Desa Bulung Kulon, Desa Bulung Cangkring, Desa Sadang, Desa Jojo, Desa Kirik, Desa Jongso, Desa Payaman, Desa Karangrowo, Desa Wates dan Desa Undaan.
Kemudian, untuk di Kabupaten Pati, ada di beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sukolilo yakni ada di Desa Baleadi, Desa Wotan, Desa Baturejo, Desa Gadudero, dan Desa Kasiyan. Kemudian di Kecamatan Kayen yaitu Desa Srikaton, Desa Trimulyo, Desa Pasuruhan dan Desa Talun. Selanjutnya di Kecamatan Gabus, ada Desa Banjarsari, Desa Babalan, Desa Tanjang, Desa Kosekan, Desa Pantirejo, Desa Tlogoayu, Desa Karaban dan Desa Wuwur. Sedangkan di Kecamatan Margorejo yaitu Desa Ngawen, Desa Jimbaran, dan Desa Jambean.
Baca juga : 600 Rumah di Desa Mejobo Terendam Banjir
Akibatnya, kerugian gagal panen musim tanam pertama diperkirakan mencapai 5 ribu hektare dengan hasil produksi 40 ribu ton gabah, dengan kerugian biaya produksi sebesar Rp 45 miliar.
“Banjir ini bukan diakibatkan karena curah hujan tinggi, melainkan disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan peruntukan lahan yang tidak sesuai,” ujar Gunretno, Koordinator JMPPK.
Menurutnya, dalam kerangka pembangunan, penanganan wilayah hulu dan hilir haruslah seimbang. Di wilayah hulu misalnya, Pegunungan Kendeng dan Gunung Muria, kegiatan penambangan dan penggundulan hutan marak terjadi. Ketika curah hujan tinggi terjadi, aliran sungai pembuangan menjadi cepat mengalami sedimentasi.
“Temuan survei lapangan JMPPK dalam kegiatan susur sungai pada hari Sabtu (12/12/2020), terdapat sampah plastik, enceng gondok dan larutan tanah dari pegunungan semakin menjadikan daya tampung sungai tidak mencukupi. Akibatnya, air meluap menggenangi lahan pertanian yang sudah ada tanaman padi,” ungkapnya.
Disebutkan, dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegungan Kendeng menyatakan, terdapat kerusakan lingkungan yang sangat krusial yang apabila tidak segera ditanggulangi akan membawa risiko bencana ekologis besar yang tidak terelakkan.
Dalam RTRW Kabupaten Pati 2010-2030 yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, pada pasal 2 disebutkan, bahwa penataan ruang Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani berbasis keunggulan pertanian dan industri berkelanjutan.
Adapun di dalam dokumen KHLS Pegunungan Kendeng wilayah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dinyatakan sebagai kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi kawasan karst sebagai akuifer hidrologi.
“Bencana banjir yang terus berulang, belum menjadikan pemerintah dan masyarakat sadar pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Peraturan penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan peruntukannya , yang meliputi sistem pengelolaan lahan menggunakan herbisida dan kimia, membawa dampak serius terhadap lingkungan serta risiko kebencanaan,” ucapnya.
Baca juga : Banjir Mejobo Sebabkan Lalu Lintas Tersendat, Banyak Kendaraan Mogok
Saat ini, yang masih dalam situasi menghadapi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling utama. Dalam memenuhinya lahan pertanian produktif yang sudah ada, menurutnya harus tetap dipertahankan.
“Bencana banjir bukan semata takdir, melainkan sebuah peristiwa yang dapat dihindari karena penyebabnya adalah perilaku oknum-oknum serakah yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan nasib anak cucu mendatang,” pungkasnya.
Editor : Kholistiono
