BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Muria Raya memadati Lapangan Basket Universitas Muria Kudus (UMK), Rabu (4/3/2026) malam. Mereka mengikuti forum diskusi terbuka bertajuk “Imajinasi Reformasi Jilid II: Menyelamatkan Indonesia dari Kegelapan” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMK.
Diskusi yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dekan Fakultas Hukum UMK Hidayatullah, aktivis reformasi 1998 Edy Supratno, serta Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto. Forum berlangsung hingga sekitar pukul 23.00 WIB dengan diwarnai diskusi kritis mengenai situasi politik nasional.
Dalam pemaparannya, Tiyo menilai, gagasan Reformasi Jilid II muncul sebagai respons atas kondisi politik yang sudah diambang krisis. Ia melihat sejumlah kebijakan dalam negeri belum sepenuhnya menjawab kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi memunculkan tekanan politik maupun ekonomi apabila tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.
Baca juga: Inayah Wahid hingga Eks Wakapolri Turun Gunung, Kawal Sidang Vonis Botok Cs di PN Pati
“Kalau tidak ada perubahan cara pemerintah merumuskan kebijakan publik, dalam beberapa bulan ke depan bukan tidak mungkin muncul krisis politik maupun ekonomi. Tapi itu masih bisa dicegah kalau ada evaluasi serius,” ujar Tiyo.
Tiyo menyinggung beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang lebih mementingkan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pada pendidikan. Bahkan, ia menyindir akronim MBG sebagai “Maling Berkedok Gizi” karena program tersebut menelan anggaran yang sangat besar, mencapai sekitar Rp 233 triliun.
Menurutnya, program MBG tidak sepenuhnya berorientasi pada perbaikan gizi anak bangsa. Ia menilai menu yang dibagikan dalam program tersebut masih jauh dari standar gizi yang ideal.
Tiyo menilai program tersebut lebih mengarah pada kepentingan bisnis tertentu yang berpotensi memberi keuntungan bagi sejumlah pihak, terutama mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
“Program MBG ini yang untung adalah para pemilik SPPG. Dan mereka rata-rata punya kedekatan dengan partai politik pengusung Prabowo-Gibran,” bebernya.
Ia juga menilai program MBG sudah melenceng dari tujuan awalnya, yakni mengentaskan stunting dan memperbaiki gizi anak bangsa.
“Kalau untuk penanganan stunting, kenapa semuanya dapat MBG, termasuk anak SMA sederajat. Itu sudah terlambat. Penanganan stunting dan perbaikan gizi seharusnya dilakukan sejak balita dan ibu hamil,” jelasnya.
Karena itu, menurut Tiyo, program MBG terkesan hanya mengejar target penyerapan anggaran dalam jumlah besar. Selain itu, ia juga menyinggung lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya.
“Anggarannya sangat besar, tetapi implementasi di lapangan tidak sesuai harapan. MBG yang katanya bergizi, ternyata tidak,” tandasnya.
Ia juga menyoroti sumber anggaran MBG yang disebut diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Hal tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah.
“Anggaran MBG dalam satu tahun itu Rp 233 triliun. Padahal uang tersebut cukup untuk membiayai seluruh anak di Indonesia sekolah gratis hingga lulus perguruan tinggi,” sebutnya
Berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat tersebutlah yang kemudian muncul konsep imajinasi Reformasi Jilid II. Tiyo menilai peluang terjadinya perubahan besar tetap terbuka apabila masyarakat mulai menyadari berbagai persoalan yang terjadi.
“Reformasi biasanya terjadi ketika krisis politik bertemu dengan krisis ekonomi. Jika dalam enam bulan ke depan tidak ada perubahan mendasar dalam cara pemerintah membuat kebijakan publik, potensi itu bisa saja menjadi kenyataan,” ujarnya.
Baca juga: Pengamanan Sidang Putusan Botok Cs Diperketat, 1.300 Personel Kepolisian Dikerahkan
Selain itu, lanjutnya, ada tiga faktor yang bisa melengkapi terjadinya reformasi. Antara lain kesadaran kolektif rakyat, kelas menengah yang mulai merasakan dampak kebijakan pemerintah, serta keajaiban Tuhan yang menguatkan rakyat sekaligus melemahkan kekuasaan..
Ia juga mengajak mahasiswa untuk memperkuat solidaritas dan kesiapan menghadapi dinamika politik yang mungkin terjadi. Menurutnya, mahasiswa perlu belajar dari sejarah agar tidak terkejut apabila terjadi perubahan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada 1966.
Melalui forum diskusi tersebut, Tiyo mendorong mahasiswa memulai langkah sederhana dengan membangun kesadaran kolektif, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas.
“Mahasiswa memiliki hutang kepada rakyat. Cara membalasnya adalah dengan membela rakyat ketika mereka mengalami ketidakadilan. Jika kesadaran kolektif itu terbangun, maka perubahan atau reformasi bisa terjadi dengan sendirinya,” katanya.
Tiyo mengatakan, diskusi tentang imajinasi reformasi jilid ll akan terus berlanjut di kota-kota lain. Selain di Kudus, ia akan mendatangi diskusi serupa di Jakarta, Banten, Surabaya, Gresik, hingga Kalimantan.
“Diskusi tentang imajinasi reformasi jilid ll alan terus berlanjut di kota lain. Pokoknya H-1 lebaran baru sampai Kudus lagi,” imbuhnya
Editor: Kholistiono
