BETANEWS.ID, JEPARA – Tiga Rumah Potong Hewan (RPH) Pemkab Jepara yang berada dibawah pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) baru saja mengantongi sertifikat NKV dan sertifikasi halal.
Kepala DKPP Kabupaten Jepara, Mudhofir mengatakan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) merupakan sertifikasi yang berfungsi untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan dari RPH telah memenuhi standar higiene-sanitasi sehingga terjamin keamanannya.
Baca Juga: Jajaki Pemasaran Digital, Pengrajin Almari di Jepara Siap Naik Kelas
Sementara Sertifikasi Halal merupakan sertifikat yang menjamin bahwa tahap atau proses pemotongan hewan sudah disesuaikan dengan ketentuan agar produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya.
“RPH di Jepara sudah ber-NKV dan sertifikasi halal semua, kita punya tiga RPH. Di Kecamatan Jepara, Bangsri, dan Margoyoso,” kata Mudhofir saat ditemui di Kantor DKPP Kabupaten Jepara, Jumat (23/1/2026).
Utuk Sertifikat NKV, Mudhofir mengatakan baru diterima pada 31 Desember 2025 lalu. Sedangkan untuk Sertifikasi Halal diterima pada bulan November 2025 lalu.
“Dengan berserfikat NKV dan sertfikasi halal, masyarakat (yang memotongkan hewan di RPH) lebih terjamin atas produk (daging)-nya. Aman, sehat, utuh, dan halal,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Mudhofir melanjutkan secara bisnis dengan sudah mengantongi Sertifikat NKV dan Sertifikasi Halal, bisa memudahkan masyarakat yang memiliki usaha suplier daging.
Terutama pelaku usaha yang mensuplai kebutuhan daging ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketika RPH itu ber-NKV dan Halal maka sudah bisa masuk ke resto, masuk ke MBG, karena ada persyaratan untuk itu (halal dan higienis),” tambahnya.
Mudhofir mengatakan saat ini sudah ada beberapa pelaku usaha suplier daging yang memasok kebutuhan daging ke MBG yang berkonsultasi dengan pihaknya.
Baca Juga: 2.807 Hektare Sawah di Jepara Dipastikan Puso Gegara Banjir
Dengan sudah ber-Sertifikat NKV dan Sertifikasi Halal, Mudhofir berharap tiga RPH itu bisa meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harapannya seperti itu (bisa meningkatkan PAD). Tahun ini target kita Rp260 juta, naik dari tahun lalu Rp200 juta,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
