BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengusulkan sejumlah aspirasi yang menjadi unek-unek para supir dan pelaku usaha transportasi dalam diskusi pembahasan tarif angkutan barang, di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (11/11/2025). Hal itu dia sampaikan untuk mencari titik tengah menyongsong pemberlakukan kebijakan over dimension over load (ODOL) 2027 mendatang.
Menurutnya, pentingnya mencari solusi bersama agar kebijakan tersebut bisa berjalan efektif tanpa memberatkan pelaku usaha transportasi. Pihaknya menyoroti perlunya grand desain matriks tujuan barang agar arus logistik nasional lebih terintegrasi.
Baca Juga: Zero ODOL Bakal Diberlakukan Awal 2027, Sopir: ‘Kami Mendukung, tapi…’
Diharapkan, dengan adanya desain tersebut, solusi alternatif seperti transportasi kereta api dapat lebih dioptimalkan untuk mengurangi beban jalan raya.
“Permasalahan ODOL ini harus didekati secara kolaboratif. Kita ingin mencari win-win solution, karena dampaknya tidak hanya pada infrastruktur jalan, tetapi juga pada keselamatan, polusi, dan kemacetan,” bebernya.
Dalam kesempatan itu juga disinggung mengenai perlunya dukungan bagi pengusaha dan sopir truk untuk melakukan penyesuaian kendaraan. “Apabila diatur untuk perubahan dimensi, pasti ada beberapa solusi. Di sisi lain banyak yang belum memiliki biaya untuk menyesuaikan kendaraan menjadi standar,” ujarnya.
Pemerintah pun menekankan pentingnya sosialisasi terkait batasan tonase dan jembatan timbang kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi sebagai langkah awal penegakan kebijakan zero ODOL yang rencananya akan diterapkan penuh pada Januari 2027.
Selain itu, koperasi transportasi seperti Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah untuk membantu para sopir truk ODOL bertransisi menuju kendaraan standar.
“Intinya, kita ingin semua pihak berkomitmen, baik pemerintah, pengusaha, maupun sopir, agar kebijakan zero ODOL tidak hanya menjadi aturan. Tapi solusi bersama untuk keselamatan dan keberlanjutan transportasi nasional,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hermin Esti Setyowati menyampaikan, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku industri angkutan barang, termasuk terkait skema tarif dan pemanfaatan moda transportasi lain.
“Skema tarif dan masukan yang mengakomodir multimoda lain seperti kereta api ini sangat sesuai dengan semangat presiden. Pemerintah mendorong reaktivasi jalur-jalur kereta api yang potensial agar distribusi logistik lebih efisien,” ujarnya melalui via zoom.
Baca Juga: Optimis Capai Target, Dishub Kudus Genjot Retribusi Terminal Kargo Jati
Hermin menambahkan, pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan daerah dalam menentukan jalur kereta api yang layak diaktifkan kembali. “Karena yang paling tahu kondisi lapangan adalah pemerintah daerah. Kita harap ada masukan terkait jalur mana saja yang masih bisa direaktivasi,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya berencana melakukan pembahasan bersama Bappenas dalam waktu dekat untuk mempercepat pengembangan jaringan logistik nasional, termasuk jalur Trans Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Sumatra.
Editor: Haikal Rosyada
